JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap 50 kota di Indonesia yang memiliki lahan idle (telantar) untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendataan ini dilakukan dalam kolaborasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ara menekankan pentingnya upaya tersebut dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi MBR, yang menjadi salah satu fokus PSN. “PSN untuk perumahan MBR sedang berjalan, dan Pak Nusron akan sangat membantu kami dalam mendata 50 kota dengan tanah idle,” ujarnya pada Rabu (11/12/2024) saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) yang ke-26 di Jakarta.Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya, yang menjadi target besar dalam program perumahan nasional. Namun, Nusron, yang juga menjadi salah satu inisiator PSN tersebut, mengingatkan pentingnya pengawasan harga tanah yang digunakan dalam program ini.
“Kami tidak ingin harga tanah melebihi penilaian appraisal yang telah ditetapkan. Kalau harga tanah naik terlalu tinggi, bisa menyebabkan sengketa yang berlarut-larut, yang bisa merugikan banyak pihak. Efeknya tentu akan sangat merugikan jika harga tanah melambung,” ujar Nusron.Untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang produktif, pemerintah juga berencana mengoptimalkan penggunaan tanah yang saat ini tidak dimanfaatkan. Dalam hal ini, pemerintah mendorong adanya kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) atau Perum Perhutani, yang memiliki lahan-lahan yang tidak produktif di Pulau Jawa.”Pihak-pihak seperti PTPN memiliki tanah yang saat ini tidak produktif, misalnya untuk perkebunan kopi atau teh. Tanah-tanah tersebut bisa dialihkan untuk perumahan, yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tidak ada lahan PTPN, kita bisa bekerjasama dengan Perhutani,” jelas Nusron.Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah pembangunan rumah untuk MBR, yang pada gilirannya akan mengurangi backlog perumahan di Indonesia. (JOHANSIRAIT)
Baca Juga:
SURABAYA Kasus kekerasan dalam dunia olahraga anak kembali mencuat ke publik. Seorang pelatih futsal berinisial BAZ (33) dilaporkan memb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang revisi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang O
Nasional
TANJUNG BALAI Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu dan mengamankan tiga
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggaran fantastis senilai Rp 21,6 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan untuk honor narasumber dalam kegiat
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggugurkan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemi
Nasional
BOJONEGORO Aksi penusukan tragis terjadi di Musala Al Manar, RT 04 RW 02, Desa/Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan menerima kunjungan kerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (
Nasional
MEDAN Sejumlah jabatan strategis yang masih kosong di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan menjadi sorotan serius Komisi I DPRD
Politik
MEDAN Seorang tokoh agama yang dikenal sebagai Ustadz kondang berinisial Abu Hasan Al Asyari, atau akrab disapa Ustadz AHA, dilaporkan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Rumah Sakit (RS) Adam Malik menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk pengembangan layanan transplantasi organ. Kerja sama de
Kesehatan
