BREAKING NEWS
Minggu, 10 Agustus 2025

Pemerintah Data 50 Kota dengan Lahan Idle untuk Program Perumahan MBR

BITVonline.com - Kamis, 12 Desember 2024 15:10 WIB
Pemerintah Data 50 Kota dengan Lahan Idle untuk Program Perumahan MBR
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap 50 kota di Indonesia yang memiliki lahan idle (telantar) untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pendataan ini dilakukan dalam kolaborasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ara menekankan pentingnya upaya tersebut dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi MBR, yang menjadi salah satu fokus PSN. “PSN untuk perumahan MBR sedang berjalan, dan Pak Nusron akan sangat membantu kami dalam mendata 50 kota dengan tanah idle,” ujarnya pada Rabu (11/12/2024) saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) yang ke-26 di Jakarta.Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menyukseskan pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya, yang menjadi target besar dalam program perumahan nasional. Namun, Nusron, yang juga menjadi salah satu inisiator PSN tersebut, mengingatkan pentingnya pengawasan harga tanah yang digunakan dalam program ini.

“Kami tidak ingin harga tanah melebihi penilaian appraisal yang telah ditetapkan. Kalau harga tanah naik terlalu tinggi, bisa menyebabkan sengketa yang berlarut-larut, yang bisa merugikan banyak pihak. Efeknya tentu akan sangat merugikan jika harga tanah melambung,” ujar Nusron.Untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang produktif, pemerintah juga berencana mengoptimalkan penggunaan tanah yang saat ini tidak dimanfaatkan. Dalam hal ini, pemerintah mendorong adanya kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) atau Perum Perhutani, yang memiliki lahan-lahan yang tidak produktif di Pulau Jawa.”Pihak-pihak seperti PTPN memiliki tanah yang saat ini tidak produktif, misalnya untuk perkebunan kopi atau teh. Tanah-tanah tersebut bisa dialihkan untuk perumahan, yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau tidak ada lahan PTPN, kita bisa bekerjasama dengan Perhutani,” jelas Nusron.Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah pembangunan rumah untuk MBR, yang pada gilirannya akan mengurangi backlog perumahan di Indonesia. (JOHANSIRAIT)

Baca Juga:
Tags
beritaTerkait
Tega! Dituduh Mencuri Jajanan, Bocah 10 Tahun Dianiaya di Padang Lawas
Kemenangan Kilat El Rumi: Jefri Nichol Tersungkur dalam 38 Detik!
Semakin Langka dan Harga Melambung Tinggi, Pemko Medan Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras
Remaja asal Medan Tenggelam di Danau Toba, Ditemukan Meninggal Dunia Setelah 2 Jam Pencarian
YLKI Imbau PPATK Fokus pada Transaksi Ilegal, Bukan Memblokir E-Wallet Konsumen
DPR RI Usulkan Tiga Alternatif Kebijakan Terkait Penerapan Payment ID di Indonesia
komentar
beritaTerbaru