Prof. Priyono Suryanto Sarankan Rumusan Holistik untuk Hutan Pangan, Energi, dan Air

JAKARTA – Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Priyono Suryanto S Hut, MP, Ph D, mengungkapkan pentingnya merumuskan penggunaan 20 juta hektare lahan hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air dengan pendekatan yang holistik. Menurutnya, jika konsep ini tidak diterapkan secara menyeluruh, rencana tersebut akan berpotensi mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan.

“Di manapun posisi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pangan, energi, dan air akan tetap mengarah pada deforestasi dan degradasi kalau konsepnya tidak holistik,” ujarnya pada Jumat (24/1/2025). Rencana pemerintah yang menginginkan pemanfaatan hutan tanpa membuka lahan baru atau melakukan deforestasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, mendapat perhatian dari para ahli.

Menurut Prof. Priyono, meski terdapat kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan akibat LOA (logged over area) dan kebakaran, upaya tersebut masih memerlukan perumusan yang lebih menyeluruh. Prof. Priyono, yang juga Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI), menekankan perlunya merumuskan “rezim hutan” yang mencakup pengelolaan kawasan hutan untuk pangan, energi, dan air.

Langkah pertama yang harus dilakukan, menurutnya, adalah membuka kembali dan menafsir ulang database yang dimiliki Kementerian Kehutanan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal ini dilakukan agar capaian-capaian kehutanan yang telah berhasil dapat terus dilanjutkan, misalnya terkait perhutanan sosial, aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (FOLU net sink), dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

“Program ini perlu dihubungkan dengan lembaga negara terkait seperti BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) untuk menghasilkan peta jalan kehutanan yang integratif,” ujarnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan narasi besar terkait misi kebangsaan dalam pengembangan hutan untuk pangan, energi, dan air agar tidak timbul kontra produktif.

Langkah kedua dalam merumuskan rezim hutan adalah melakukan evaluasi tata kelola hutan yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Prof. Priyono mengusulkan agar Menhut dan jajarannya melakukan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan berat, seperti di Sumbawa dan Bima, NTB, untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai kondisi kehutanan di Indonesia.

Langkah ketiga adalah mengunjungi kawasan hutan yang berhasil dalam rehabilitasi hutan dan lahan yang produktif, salah satunya di Wanagama, Gunungkidul. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pendekatan yang berhasil dan mengintegrasikan pelajaran tersebut dalam perumusan kebijakan kehutanan yang lebih baik.

Prof. Priyono menambahkan bahwa ketiga langkah ini bisa disatukan dalam sebuah peta jalan kehutanan Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai kenusantaraan. Menurutnya, tata kelola kehutanan yang sesuai dengan tradisi Nusantara, seperti sistem perladangan berputar yang berujung pada perhutanan agroforestri, dapat menjadi solusi untuk pemanfaatan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.(dtk)

(christie)