
Gaji Anggota DPR RI Dikabarkan Capai Rp 100 Juta per Bulan, Ketua DPR Puan Maharani Beri Klarifikasi
JAKARTA Isu kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa waktu terakhir, kabar viral menyebutkan bah
NasionalJAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa proses transisi penuh penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menunggu kepastian payung hukum berupa undang-undang yang sedang dibahas bersama DPR RI.
Baca Juga:
1. Tunggu Kepastian Payung Hukum
"Kami belum bisa memastikan sekarang karena memang diperlukan undang-undangnya. Semakin cepat beralih ke BP Haji, semakin baik, sehingga Kementerian Agama bisa lebih fokus pada urusan-urusan kompleks lainnya. Namun, kami tetap mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi," ujar Menag Nasaruddin di Jakarta, mengutip keterangan resmi Kemenag, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga:
Ia berharap kejelasan hukum dapat segera terbit dalam waktu dekat.
"Semua ini tergantung kepada pemerintah dan DPR. Mungkin dalam 1–2 hari atau minggu ini akan ada kejelasan. Kita doakan saja," tuturnya.
2. Masih Tahap Usulan di DPR
Menag menjelaskan bahwa saat ini undang-undang peralihan kewenangan ke BP Haji masih berupa usulan yang perlu dibahas lebih lanjut di parlemen bersama pemerintah.
"Saat ini masih berupa usulan DPR yang harus diajukan ke pemerintah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Prosesnya masih panjang, sementara argometer pelaksanaan haji sudah mulai berjalan," katanya.
Menag juga menyoroti pentingnya waktu dalam persiapan penyelenggaraan haji. Ia mencontohkan bahwa di bulan Agustus ini, berbagai hal penting harus segera diputuskan.
"Bulan ini, misalnya, sudah harus ada identifikasi calon jamaah. Kita juga sudah harus memesan tempat di Saudi, apakah nanti di Mina Jadid atau di dalam Mina. Semuanya harus ditentukan bulan ini," jelasnya.
3. Tetap Taat pada Regulasi
Meski mendukung transisi ke BP Haji, Nasaruddin menegaskan bahwa Kemenag tetap akan taat pada undang-undang dan Keputusan Presiden (Keppres) yang berlaku.
"Jadi, kami akan taat pada undang-undang dan Keppres. Mungkin nanti perlu percepatan proses, tetapi itu tergantung Bapak Presiden," tegasnya.
Dengan dinamika ini, publik dan calon jamaah haji diharapkan tetap mengikuti perkembangan kebijakan terbaru dari pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026.*
(oz/j006)
JAKARTA Isu kenaikan gaji anggota DPR RI menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa waktu terakhir, kabar viral menyebutkan bah
NasionalJAKARTA Terpidana kasus penyerangan disertai pembunuhan, John Kei, mendapatkan remisi selama 7 bulan dalam rangka memperingati Hari Ulang
Hukum dan KriminalMuaro Jambi Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, be
NasionalPercut Sei Tuan Pemerintahan Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, kembali menjadi sorotan. Warga menilai peng
NasionalJAKARTA Kenaikan drastis tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah menjadi sorotan publik. Di Pati, Jawa Tengah, tarif PBB se
EkonomiJAKARTA Fenomena Saldo DANA Kaget Gratis 2025 tengah jadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Banyak pengguna mengaku mendapatkan sa
EkonomiBlora, Jawa Tengah Polres Blora akan segera menertibkan aktivitas pertambangan minyak ilegal yang masih beroperasi di wilayah Kabupaten
PeristiwaMEDAN (BITV) Ketika berbicara tentang musik Minangkabau, hampir semua orang akan langsung teringat pada Kampuang Nan Jauh di Mato, lagu
Seni dan BudayaJAKARTA Harga emas dunia kembali menguat setelah sempat merosot ke level terendah dalam dua pekan terakhir. Penguatan ini didorong oleh pe
EkonomiJAKARTA Momen sakral kembali menggema di Istana Merdeka saat Presiden Prabowo Subianto membacakan ulang Teks Proklamasi Kemerdekaan Repu
Nasional