RUU Haji dan Umrah Segera Disahkan, Ini Poin-Poin Krusial yang Disepakati Komisi VIII DPR

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menilai aturan tersebut dapat menimbulkan kendala teknis di lapangan, terutama bila kuota haji reguler tidak terserap sepenuhnya.

Ia mendorong agar regulasi ini bersifat fleksibel, agar kuota yang tidak terpakai dapat segera dialihkan guna menghindari pemborosan dan memenuhi kebutuhan jemaah yang siap berangkat.

RUU Haji dan Umrah yang tengah difinalisasi ini memuat sejumlah terobosan signifikan dalam reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Diharapkan, regulasi ini mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia, sembari tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan umat.*

(d/a008)