Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar seminar nasional bertajuk “Kiat Membuat dan Memahami Kontrak yang Benar” pada Jumat (22/11) di Peradi Tower, Jakarta. Seminar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan tiga advokat internasional dari Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia, yang berbagi pengetahuan tentang penyusunan kontrak yang tepat dan efektif.
Ketua Panitia Seminar Nasional DPN Peradi, Yunus Edward Manik, menyatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan advokat di seluruh Indonesia, khususnya dalam memahami dan menyusun kontrak yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini. Seminar ini juga menjadi wadah transfer ilmu dari advokat internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani kontrak di tingkat global.
“Seminar ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperluas wawasan para advokat, tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah, sesuai dengan visi Prof. Otto Hasibuan agar advokat asing yang berpraktik di Indonesia dapat membagikan pengetahuan mereka,” ujar Edward.
Tiga narasumber utama yang dihadirkan dalam seminar ini adalah Soonpeel Chang alias Edgar Chang, advokat dari Korea Selatan yang bergabung di Kantor Hukum Ali Budiardjo Nugroho, Reksodiputro (ABNR), Takayuki Fukushima dari Jepang yang tergabung di Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP), serta Murizah Binti Tengku Zainal Abidin dari Malaysia yang berpraktik di Kantor Hukum Sagita Ridjab Syah & Partners. Mereka memberikan pandangan berharga mengenai tantangan dan aturan hukum terbaru dalam dunia kontrak internasional.
Menurut Edward, meskipun penyusunan kontrak merupakan materi dasar dalam pendidikan hukum, perkembangan pesat di bidang bisnis menuntut advokat untuk terus mengikuti kemajuan tersebut. Dalam seminar ini, para peserta diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang instrumen hukum yang relevan dengan kontrak bisnis serta bagaimana memitigasi risiko dalam penyusunan kontrak.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, yang juga memberikan keynote speech, menyatakan bahwa seminar ini merupakan bagian dari upaya pendidikan hukum berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas advokat anggota Peradi.
“Seminar ini memiliki tujuan besar untuk terus meningkatkan kualitas advokat di Indonesia. Pembicara yang hadir adalah tokoh-tokoh yang memiliki reputasi baik, baik nasional maupun internasional. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk memperdalam pemahaman kita tentang pembuatan kontrak yang benar,” kata Otto.
Otto menambahkan, setelah seminar tentang Arbitrase yang diadakan beberapa pekan lalu, seminar kali ini berfokus pada pembuatan kontrak, yang sangat penting bagi advokat dalam memberikan layanan terbaik kepada klien. Selain itu, DPN Peradi juga berencana untuk mengadakan seminar mengenai sengketa Pilkada yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Happy SP. Sihombing, pada pekan depan.
Salah satu narasumber, Soonpeel Chang, menjelaskan bahwa sebagai advokat in-house counsel, penting untuk memahami tujuan dan proteksi dalam setiap kontrak yang disusun. “Jika kita seorang in-house counsel, fokus kita adalah menjelaskan isu dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan klien,” ujarnya.
Dengan adanya seminar ini, DPN Peradi berharap agar kemampuan advokat di seluruh Indonesia dapat terus berkembang, terutama dalam menghadapi tantangan dunia hukum yang semakin kompleks.
(JOHANSIRAIT)
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN