Digugat ke MK, Ahmad Sahroni Bantah UU Polri Cacat Prosedur: Semua Mekanisme Sudah Dijalankan
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Pemerintah daerah se-Sumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Acara penyerahan yang dilangsungkan di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut pada Senin (30/3/2026), menjadi momen penting dalam komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang juga bertindak sebagai perwakilan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, menyampaikan sambutannya dalam acara tersebut.Baca Juga:
Dalam pidatonya, Rico mengungkapkan kesiapan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan BPK guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami yakin BPK bekerja secara profesional, dan kami sangat berharap arahan dari BPK agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik," ujar Rico Waas.
Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahmam, serta Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi.
Hadir pula beberapa kepala daerah di Sumut serta pejabat lainnya.
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Rico menegaskan bahwa laporan keuangan yang diserahkan bukanlah hasil yang instan, melainkan hasil kerja keras yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh masing-masing pemerintah daerah.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh kepala daerah di Sumatera Utara berkomitmen untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun ini, yang merupakan indikator keberhasilan dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan.
"Harapan kami, seluruh kabupaten/kota di Sumut dapat meraih opini WTP pada tahun ini. Hal ini merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah," lanjut Rico.
Setelah penyerahan LKPD oleh pemerintah kabupaten/kota, acara dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (unaudited) Tahun 2025 oleh Gubernur Bobby Nasution.
JAKARTA Komisi III DPR RI membantah dalil gugatan uji formal UndangUndang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi masuk sebagai salah satu unsur pendukung dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, mengaku terkejut setelah mengetahui adanya impor batu bara dari Amerika S
EKONOMI
JAKARTA Sebuah restoran di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi lokasi penggeledahan aparat kepolisian pada Rabu (8/7/2
PERISTIWA
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menerima kunjungan kerja Danantara Asset Management (DAM) ke Lapangan Senipah Peciko S
EKONOMI
BANGKA BELITUNG PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS) memberikan penjelasan terkait polemik pemindahan slag atau limbah terak tima
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subia
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang dikirim melalui jalur d
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Ilhamsyah Bangun, mengungkapkan dirinya sempat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan secara resmi melaporkan Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang ke Ombudsman Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL