Bawaslu Banten Identifikasi 20 Indikator Kerawanan TPS di Pilgub 2024

SERANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengungkap hasil pemetaan kerawanan pada tempat pemungutan suara (TPS) menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024. Pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang dapat terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal, menyatakan pemetaan ini melibatkan 155 kecamatan dan 1.552 kelurahan/desa di seluruh wilayah Banten. Selama periode 10–15 November 2024, Bawaslu mengidentifikasi 20 indikator kerawanan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak penyelenggara pemilu.

“Pemetaan TPS rawan ini merujuk pada identifikasi lokasi yang berisiko tinggi terhadap gangguan atau masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara. Tujuannya adalah untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai aturan,” ujar Ali Faisal dalam keterangannya, Kamis (21/11).

Beberapa indikator yang ditemukan di antaranya:

3.511 TPS terdapat pemilih disabilitas yang harus difasilitasi dengan baik. 2.143 TPS terdapat pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). 1.503 TPS terdapat pemilih tambahan (DPTb) yang membutuhkan penanganan khusus. 554 TPS menghadapi kendala jaringan internet, yang berpotensi mengganggu laporan hasil pemungutan suara. 323 TPS berada di wilayah rawan bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. 299 TPS memiliki potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT. 185 TPS memiliki riwayat kekurangan, kelebihan, atau ketidaksesuaian logistik pemilu. 140 TPS berada dekat rumah pasangan calon atau posko kampanye. 128 TPS memiliki riwayat pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan suara ulang (PSSU). 114 TPS sulit dijangkau karena akses geografis. 110 TPS berada dekat lembaga pendidikan, dengan siswa yang berpotensi menjadi pemilih pemula. 58 TPS memiliki riwayat logistik yang rusak. 52 TPS menghadapi kendala aliran listrik. 48 TPS memiliki riwayat praktik politik uang selama masa kampanye. 47 TPS berada di dekat kawasan pertambangan atau pabrik. 46 TPS memiliki riwayat intimidasi terhadap petugas penyelenggara pemilu. 26 TPS terdapat ASN, TNI, Polri, atau perangkat desa yang terlibat kampanye secara tidak netral. 18 TPS berada di lokasi khusus, seperti lapas, rutan, dan pondok pesantren. 17 TPS memiliki riwayat keterlambatan distribusi logistik. 13 TPS melibatkan KPPS yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan, Bawaslu Banten telah merekomendasikan sejumlah langkah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten. Salah satu fokus utama adalah memastikan distribusi logistik pemilu ke seluruh TPS tepat waktu, memprioritaskan kelompok rentan, dan menjaga netralitas penyelenggara pemilu.

“Kami meminta KPU untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencegah potensi gangguan keamanan, kampanye terselubung, hingga kendala teknis seperti listrik dan jaringan internet,” tegas Ali Faisal.

Selain itu, posko pengaduan masyarakat juga akan didirikan di berbagai tingkat wilayah. Posko ini bisa diakses secara daring maupun langsung, guna memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan masalah yang ditemukan selama proses pemilu.

Pemetaan ini menunjukkan keseriusan Bawaslu Banten dalam menciptakan Pilgub 2024 yang aman, adil, dan demokratis. Melalui langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, diharapkan potensi kerawanan di TPS dapat diminimalkan.

Ali Faisal menambahkan, “Ini adalah bagian dari upaya kami memastikan hak pilih masyarakat terlindungi, dan proses pemilu berjalan sesuai dengan asas demokrasi.”

(JOHANSIRAIT)