JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait temuan sejumlah tanah milik negara yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.
Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 April 2026. Maruarar menyatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk mengembalikan fungsi lahan tersebut bagi kepentingan publik.
"Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat," ujar Maruarar kepada wartawan.Baca Juga:
Ia mengungkapkan telah meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk kawasan Tanah Abang di Jakarta serta wilayah di Bandung bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia.
Dari hasil peninjauan itu, ditemukan sejumlah aset negara yang dikuasai pihak lain.
Menurut Maruarar, pemerintah berencana memanfaatkan kembali lahan tersebut untuk pembangunan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Ia juga menyebut proyek pembangunan akan segera dimulai, antara lain melalui peletakan batu pertama di Bandung.
Sejumlah lahan yang menjadi perhatian berada di kawasan strategis, termasuk di sekitar bantaran rel kereta api di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Medan.
Pemerintah menilai pengembalian aset negara menjadi bagian dari upaya optimalisasi pemanfaatan lahan sekaligus penyediaan hunian bagi masyarakat.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan hukum terkait pengelolaan aset negara dan memastikan pemanfaatannya tepat sasaran.*
(iz/dh)
BEKASI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan mahasiswa pendidikan vokasi agar tidak hanya mengandalkan kemampuan tekn
NASIONAL
BATAM Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) untuk sisa periode 20232028 kembali dilantik di Ballroom Hot
NASIONAL
DELI SERDANG Video keributan yang dipicu persoalan suara pengeras suara atau speaker viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan
NASIONAL
JAKARTA Roy Suryo menghadapi ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar dalam perkara tudingan ijazah palsu Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) merespons wacana kemungkinan kerja sama politik dengan Partai Gerindra untuk Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi disebut telah berlangsung
HUKUM DAN KRIMINAL
TORAJA UTARA Duka mendalam menyelimuti keluarga Aris Sanda, 41 tahun, atau yang akrab disapa Bapak Tasya. Pria asal Tampan Bonga, Kecama
SOSOK
BANTEN Operasi pencarian dan pertolongan terhadap lima jurnalis, dua anak buah kapal (ABK), dan seorang pemandu atau guide yang hilang d
PERISTIWA
