Divonis Bebas Kasus Korupsi, Eks Kabag Pemkab Madina Ingin Kembali Berkarier sebagai ASN
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN– Kurang dari dua bulan lagi, umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 H. PP Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026.
Ketetapan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025, yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
Penetapan dilakukan melalui perhitungan hisab hakiki dengan pedoman Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), memperhatikan prinsip dan syarat visibilitas hilal secara internasional.Baca Juga:
Ijtimak jelang Ramadan 1447 H terjadi pada 29 Syakban 1447 H, atau Selasa, 17 Februari 2026, pukul 12:01:09 UTC.
Saat itu, kriteria visibilitas hilal PKG 1 belum terpenuhi, meski beberapa wilayah di Amerika sudah memenuhi syarat PKG 2.
Berpegang pada prinsip kesatuan matlak global, 1 Ramadan ditetapkan serentak pada 18 Februari 2026 di seluruh dunia.
Puasa Ramadan menurut ketetapan Muhammadiyah akan berlangsung selama 30 hari.
Ijtimak jelang Syawal tercatat pada 19 Maret 2026, sehingga 1 Syawal 1447 H diperkirakan jatuh pada Jumat Legi, 20 Maret 2026.
Sementara itu, pemerintah belum resmi menetapkan awal Ramadan 2026. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, keputusan akan diambil melalui sidang isbat yang biasanya digelar pada 29 Syakban.
Kalender Hijriah Indonesia 2026 terbitan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menunjukkan tanggal yang sama, namun kepastian resmi masih menunggu keputusan pemerintah.
Meski demikian, umat Islam sudah dapat melakukan hitung mundur Ramadan 2026. Mengacu pada ketetapan Muhammadiyah, puasa tinggal 47 hari lagi dari Jumat, 2 Januari 2026.
Jika mengacu kalender Hijriah pemerintah yang menetapkan 1 Ramadan pada 19 Februari, puasa tinggal 48 hari lagi.
MEDAN Hendra Pawarna Batubara, eks Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, ingin kembali menata k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN