Divonis Bebas Kasus Korupsi MFF, Nasib Jabatan Dua ASN Medan Menunggu Arahan BKN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
Oleh:Randi Syafutra.
AKHIR tahun 2025 menandai fase penting perjalanan Indonesia dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin nyata. Rentetan bencana hidrometeorologi, tekanan terhadap kualitas lingkungan, serta ambisi pembangunan ekonomi bertemu dalam satu titik krusial.
Data terbaru menunjukkan bahwa tantangan ekologis tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah menjadi isu lintas bidang yang menentukan arah pembangunan nasional.Baca Juga:
Hingga 26 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 1.135 korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana tersebut melanda 52 kabupaten dan kota, merusak 157.838 rumah, serta menghancurkan ratusan fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan puskesmas. Skala kehancuran ini menunjukkan bahwa Indonesia tengah berhadapan dengan krisis ekologis sistemik, bukan sekadar anomali cuaca tahunan.
Bencana yang Berulang dan Pola yang Sama
Sepanjang 2025, tercatat 2.997 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Banjir dan cuaca ekstrem mendominasi, disusul tanah longsor serta kebakaran hutan dan lahan. Pola ini memperlihatkan korelasi kuat antara perubahan iklim global dan degradasi lingkungan lokal.
Curah hujan ekstrem kerap disebut sebagai penyebab utama, tetapi faktor penentu sesungguhnya terletak pada hilangnya daya dukung lingkungan. Deforestasi, alih fungsi lahan, dan rusaknya daerah aliran sungai memperbesar risiko bencana.
Tanpa tutupan hutan yang memadai, air hujan berubah menjadi aliran destruktif yang menghantam permukiman dan infrastruktur.
Respons pemerintah melalui penetapan status darurat dan percepatan pembangunan hunian sementara patut diapresiasi. Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada pemulihan fisik semata.
Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Rencana Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan evaluasi dampak lingkungan di wilayah terdampak Sumatera pada Maret 2026 merupakan langkah penting, asalkan diikuti dengan kebijakan korektif yang tegas.
Namun, krisis ekologis yang dihadapi Indonesia tidak berhenti di wilayah rawan bencana di daerah. Di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan perkotaan, kerentanan lingkungan muncul dalam bentuk yang berbeda, tetapi sama seriusnya.
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menentukan status jabatan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut lebih aktif turun ke lapangan untu
NASIONAL
SERGAI Kecelakaan antara kereta api Siantar Ekspres dan mobil Toyota Avanza terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Dusu
PERISTIWA
MEDAN Personel gabungan Polsek Medan Area kembali menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di kawasan Gang Jati I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan mendorong penguatan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan pemilihan umum tetap digelar pada 2029. Pernyataan itu disampaikan
POLITIK
JAKARTA Pemerintah dan DPR menargetkan pengesahan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset pada akhir 2026. Dalam draf RUU yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meraih penghargaan tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik Qresto (Quick Respon
PEMERINTAHAN
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada Jumat, 28 Agustus 2026, bergerak beragam. Kenaikan paling mencolok terjadi
EKONOMI