Poengky Indarti: KPK Harus Awasi Potensi Kebocoran Anggaran Pasca-Pemilu dan Pilkada 2024

JAKARTA- Mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hadapan Komisi III DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam paparannya, Poengky menekankan pentingnya pengawasan intensif oleh KPK terhadap kebijakan pemerintahan baru usai Pemilu dan Pilkada 2024.

Menurut Poengky, pengawasan ini diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran anggaran, yang kerap terjadi akibat minimnya pemahaman pejabat baru dalam pengelolaan administrasi dan anggaran negara.

“Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan pengawasan pasca dilaksanakannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Hal ini untuk mengantisipasi potensi kebocoran anggaran yang mungkin dilakukan oleh para pemangku kebijakan baru,” ujar Poengky dalam sesi uji kelayakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Poengky menyoroti pentingnya KPK untuk fokus melakukan pendampingan dan pemantauan di wilayah yang rawan korupsi, terutama di daerah otonomi baru seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

“Wilayah-wilayah ini rentan terhadap praktik korupsi karena dalam proses pengelolaan administrasi dan kebijakan sering ditemukan kekeliruan. KPK harus hadir untuk melakukan monitoring dan memberikan pendampingan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPK semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, dan media massa.

“KPK harus dapat memberikan saran kepada lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan administrasi yang lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Poengky menilai sinergi dengan instansi lain menjadi kunci sukses pengawasan yang efektif. KPK, katanya, perlu menggandeng masyarakat dan media untuk menciptakan kontrol sosial yang kuat terhadap jalannya pemerintahan.

“Kolaborasi ini sangat penting agar KPK dapat melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal,” tuturnya.

Selain Poengky, sembilan kandidat lain juga menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) Poengky Indarti (mantan Komisioner Kompolnas) Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK) Michael Rolandi Cesnanta Brata (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta) Ida Budhiati (mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado) Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) Djoko Poerwanto (Kapolda Kalimantan Tengah) Ahmad Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman periode 2016-2020) Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

Dengan fokus pada integritas dan kapabilitas calon pimpinan KPK, proses seleksi ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa lembaga antirasuah ini menjadi lebih profesional dan berintegritas dalam memberantas korupsi di Indonesia.

(JOHANSIRAIT)