Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya resmi menetapkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar setelah sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).
Dalam konferensi pers setelah sidang, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil perhitungan hisab yang dilakukan oleh tim Kemenag serta pengamatan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia.Baca Juga:
"Berdasarkan hasil hisab, Kemenag melalui sidang isbat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," kata Nasaruddin Umar.
Sidang isbat tersebut dimulai dengan seminar terbuka yang membahas posisi hilal sekitar pukul 16.30 WIB, di mana tim Kemenag memaparkan kondisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
Setelahnya, sidang isbat utama dilakukan secara tertutup dan baru diumumkan hasilnya sekitar pukul 19.00 WIB.
Penetapan hari raya Idul Fitri kali ini menggunakan dua metode, yakni perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan hilal (rukyatul hilal).
Metode ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, ulama, dan para ahli astronomi yang memantau hilal di lebih dari seratus titik di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Namun, meskipun pemerintah telah menetapkan 1 Syawal pada 21 Maret, perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri sempat muncul.
Organisasi Islam Muhammadiyah lebih dulu mengumumkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, dengan mengacu pada metode hisab hakiki wujudul hilal dan Kalender Hijriah Global Tunggal.
Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Falakiyah PBNU memperkirakan Idul Fitri akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, dengan menggunakan kriteria imkanur rukyah.
Menanggapi perbedaan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati perbedaan tersebut.
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN