Puan Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Intimidasi Dokter Icha, Minta Pelaku Dijerat Hukum
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princi
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akhirnya resmi menetapkan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026.
Penetapan tersebut diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar setelah sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).
Dalam konferensi pers setelah sidang, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil perhitungan hisab yang dilakukan oleh tim Kemenag serta pengamatan hilal di berbagai titik di seluruh Indonesia.Baca Juga:
"Berdasarkan hasil hisab, Kemenag melalui sidang isbat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026," kata Nasaruddin Umar.
Sidang isbat tersebut dimulai dengan seminar terbuka yang membahas posisi hilal sekitar pukul 16.30 WIB, di mana tim Kemenag memaparkan kondisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi.
Setelahnya, sidang isbat utama dilakukan secara tertutup dan baru diumumkan hasilnya sekitar pukul 19.00 WIB.
Penetapan hari raya Idul Fitri kali ini menggunakan dua metode, yakni perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan hilal (rukyatul hilal).
Metode ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, ulama, dan para ahli astronomi yang memantau hilal di lebih dari seratus titik di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.
Namun, meskipun pemerintah telah menetapkan 1 Syawal pada 21 Maret, perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri sempat muncul.
Organisasi Islam Muhammadiyah lebih dulu mengumumkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, dengan mengacu pada metode hisab hakiki wujudul hilal dan Kalender Hijriah Global Tunggal.
Di sisi lain, Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Falakiyah PBNU memperkirakan Idul Fitri akan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, dengan menggunakan kriteria imkanur rukyah.
Menanggapi perbedaan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati perbedaan tersebut.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi yang dialami dr. Eliza Princi
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan siap mengkaji usulan naskah akademik beserta draf Rancangan UndangUndang (RUU) Pidana
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT dilakukan di Kabupaten Kuantan S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta aparat kepolisian bertindak tegas dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) y
PARIWISATA
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menghadirkan berbagai layanan publik secara langsung kepada masyarakat melalui kegia
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menunjukkan kepeduliannya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dengan mema
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Mahasiswa asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Defril, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik terhad
PEMERINTAHAN
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Papan Tulis Interaktif (PTI) atau smartboard di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebin
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sebanyak 1.544 personel jajaran Polda Aceh resmi menerima kenaikan pangkat periode 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat tersebut men
PERISTIWA
MEDAN Nama mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing Tinggi, Moettaqien Hasrimy, ikut disebut dalam sidang dugaan korupsi pengadaan papan tu
HUKUM DAN KRIMINAL