Muhammadiyah Tegaskan Perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1447 H Bukan Bentuk Ketidaktaatan pada Pemerintah

JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengklarifikasi bahwa perbedaan dalam penentuan Hari Raya Idul Fitri 1447 H bukan berarti adanya ketidaktaatan terhadap keputusan pemerintah.

Menurutnya, baik umat Islam yang merayakan Lebaran hari ini maupun besok, keduanya tetap taat kepada pemerintah.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda, dan jangan diinterpretasikan bahwa yang penting taat kepada pemerintah itu berarti Lebarannya harus sama. Yang merayakan hari ini maupun besok itu, keduanya sama-sama taat kepada pemerintah," ujar Muhadjir saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Energi di Sektor Spesifik Antisipasi Krisis Minyak Global

Muhadjir menanggapi kecenderungan narasi yang menyebutkan bahwa kelompok yang merayakan Lebaran lebih awal dianggap tidak taat kepada pemerintah.

Ia menekankan, masalah tersebut bukan mengenai kesamaan hari raya, melainkan bagaimana masing-masing kelompok memiliki argumen yang kuat mengenai penentuan waktu tersebut.

"Bukan itu urusannya. Ini juga bukan soal taat yang harus semuanya bareng, itu bukan. Itu yang perlu saya sampaikan," tegasnya.

Mengacu pada ceramah cendekiawan muslim Muhammad Quraish Shihab yang disampaikan di Istana Negara beberapa waktu lalu, Muhadjir mengatakan bahwa setiap umat Muslim yang menyaksikan datangnya bulan Ramadhan hendaknya berpuasa, dan itu berlaku dengan dasar keyakinan serta akal sehat.

"Karena kita akal sehat kita menyatakan bahwa ada Tuhan, itu sama halnya dengan kita berkeyakinan dalam Islam, bahwa kita mengikuti bulan Ramadhan dan lebaran berdasarkan keyakinan," katanya.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa Muhammadiyah mengikuti prinsip tajdid dalam panduan keagamaan, termasuk dalam menentukan awal bulan Hijriah.

Organisasi tersebut merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal dalam perhitungan wujudul hilal, yang berlaku secara internasional, bukan hanya di Indonesia.

"Artinya, sekarang untuk wujudul hilal itu, keberadaan hilal itu tidak hanya diukur di wilayah tertentu tetapi berlaku di seluruh dunia. Tahun ini, misalnya, hilal muncul di Alaska pada tanggal satu. Ketika hilal itu muncul di Alaska, maka seluruh dunia mengikuti itu, tidak hanya di Alaska saja," tambahnya.

Muhadjir juga menekankan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal yang telah diratifikasi oleh lebih dari 10 negara.

Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Energi di Sektor Spesifik Antisipasi Krisis Minyak Global

Medan Siap Gelar Salat Idulfitri 1447 H di Lapangan Merdeka, Malam Takbiran dan Pawai Kendaraan Hias Akan Meriahkan Kota

Posko THR dan BHR Kemnaker Siaga Selama Libur Nyepi dan Idulfitri 2026, Pekerja Tetap Bisa Adukan Masalah THR

Menyambut Lebaran, Gubernur Sumut Salurkan 10 Ekor Sapi untuk Bantu Warga Terdampak Bencana di Tapsel dan Tapteng

Menkeu Purbaya: Kementerian Tidak Ingin Memotong Anggaran, Jadi Saya Tentukan Sendiri

Prabowo Ungkap Ada 'Deep State' dalam Pemerintahan: Banyak Dirjen Melawan Menteri, Merasa ‘Untouchable’