Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala BGN Dadan Hindayana di kantor BPOM RI pada Kamis (23/1/2025).
Dalam kesepakatan tersebut, BPOM akan melakukan pengawasan terhadap dapur pembuatan makanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. BPOM juga akan memitigasi potensi kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan.
“Pencegahan dimulai dari tahap awal dengan pengawasan terhadap 30 ribu dapur yang akan diawasi oleh BPOM. Kami juga akan mengawasi sumber pangan, baik dari pasar maupun distributor, serta melakukan sampling terhadap makanan yang akan disajikan,” kata Taruna. BPOM juga akan melibatkan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG.
Dengan adanya nota kesepahaman ini, diharapkan BPOM dan BGN dapat menyusun langkah-langkah strategis dalam mengawal keamanan pangan program MBG. Dadan Hindayana, Kepala BGN, mengungkapkan bahwa pengawasan ini sangat penting agar program yang merupakan salah satu unggulan Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik dan aman.
“Program ini sangat riskan jika tidak diawasi dari awal. Kami senang BPOM akan mendampingi kami dalam hal monitoring, evaluasi, serta pengawasan terhadap aspek higienitas dan keamanan,” ujarnya. Kesepakatan ini menjadi pedoman bagi kedua instansi dalam menyusun langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
(CHRISTIE)
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK