Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan papan, Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Rapat ini menyoroti pentingnya target pembangunan 3 juta rumah yang menjadi bagian dari program Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut anggota Komisi V DPR RI, Haji Musa Rajeksha M.Hum, target ambisius ini merupakan langkah strategis yang harus didukung oleh berbagai pihak, terutama dalam memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
H.Musa Rajeksha M.Hum Anggota DPR RI Komisi V
“Saya setuju dan mendukung penuh target 3 juta rumah ini. Sebagai bangsa yang besar, kita harus punya cita-cita besar. Target ini tentu membutuhkan kesiapan dan kemampuan dari pihak kementerian untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai rencana,” tutur Haji Musa Rajeksha.
Program Asta Cita sendiri merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan papan, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu prioritas utama. “Kami di Komisi V sepenuhnya mendukung inisiatif ini karena dampaknya sangat nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat kita,” tambah Haji Musa.
Selain itu, Haji Musa juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Maruar Sirait, serta Wakil Menteri Fahri Hamzah, yang baru saja dilantik. Ia menilai, dengan latar belakang dan pengalaman mereka, kolaborasi antara kementerian dan DPR akan semakin mempercepat pencapaian target ini.
“Saya ucapkan selamat kepada Bang Maruar Sirait dan Bang Fahri Hamzah atas pengabdian yang mereka lakukan untuk bangsa ini. Kami berharap mereka bisa membawa gebrakan baru dan inovatif dalam mewujudkan target perumahan nasional,” ujarnya.
Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif ini, diharapkan pembangunan rumah rakyat dapat berjalan efektif serta memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau. Rapat kerja ini juga diikuti dengan diskusi mengenai upaya-upaya strategis lainnya, termasuk sinergi dengan pemerintah daerah dan optimalisasi anggaran.
Untuk melihat rekaman lengkap rapat kerja ini, masyarakat dapat mengaksesnya melalui saluran resmi TV Parlemen.red
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN