JAKARTA –Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menonaktifkan sebelas pegawai terkait dugaan keterlibatan dalam judi online. Meski demikian, identitas dari pegawai yang dimaksud belum dipublikasikan kepada publik.
Dalam siaran pers yang disampaikan pada Senin (4/11), Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa saat ini nama-nama pegawai lainnya yang mungkin terlibat masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lebih lanjut antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dan Kepolisian Republik Indonesia. “Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” ujar Meutya.
Meutya menegaskan bahwa keputusan penonaktifan tersebut merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi, terutama di tengah meningkatnya kejahatan digital. “Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran,” katanya.
Kemkomdigi menyatakan bahwa dalam kurun waktu maksimal 7 hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, pihaknya akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat. “Langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah,” lanjut Meutya.
Dia juga menekankan bahwa jika proses hukum mencapai status inkrah (putusan tetap), pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat. “Kami mengingatkan pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik ilegal, termasuk perjudian online yang semakin meresahkan,” imbuhnya.
Kemkomdigi berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal. “Informasi lebih lanjut terkait perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” tutup Meutya.
Kasus ini menjadi perhatian penting di tengah upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan digital dan menjaga integritas aparatur sipil negara.
(N/014)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan s
Nasional
Oleh Agnes ClarissaadsenseDI antara deretan film horor tanah air yang kerap menakutnakuti dengan bayangan mistik dan suara jeritan, Kan
Opini
BATU BARA Wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat pesisir kembali ditunjukkan oleh jajaran Direktorat Polisi Perairan dan Udara
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Universitas Aufa Royhan kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan mutu sumber daya manusia, khususnya di kalanga
Pendidikan
JAKARTA Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara usai resmi berpisah dengan Tim Nasional Indonesia. adsenseMelalui unggahan di media so
Olahraga
SAMOSIR Warga dan pengguna jalan dikejutkan oleh amblasnya Jembatan Binangaron yang berada di ujung Parbaba menuju Pangururan, Desa Pardu
Peristiwa
MEDAN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto, mengaku me
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kontingen Sumatera Utara (Sumut) cabang olahraga judo berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan finis di peringkat keempat
Olahraga
JAKARTA Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, memastikan pemerintah akan menindaklanjuti kasus penyiksaan da
Hukum dan Kriminal
MEDAN Senior PDIP Sumut Budiman Nadapdap mendorong Direktorat Reserse Siber Poldasu untuk menuntaskan pengaduan Ketua DPC PDIP Medan Hasy
Politik
