JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit serta perilaku aparatur sipil negara (ASN).
Pembentukan lembaga ini diberi tenggat waktu maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK pada Kamis, 16 Oktober 2025, dan tercantum dalam Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.Baca Juga:
Permohonan uji materi diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta.
Perkara ini bermula dari polemik penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam UU ASN yang baru.
Melalui UU 20/2023, kewenangan KASN dialihkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB.
Para pemohon menilai hal tersebut menghilangkan pengawasan independen terhadap sistem merit dalam manajemen ASN.
MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengawasan terhadap sistem ASN yang ideal tidak bisa dilakukan oleh lembaga yang juga menjadi pelaksana kebijakan, karena rentan terhadap intervensi politik dan konflik kepentingan.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan lembaga yang berada di luar pembuat maupun pelaksana kebijakan.
"Sebagai bagian dari desain menjaga kemandirian ASN dan sekaligus melindungi karier ASN, Mahkamah menilai penting untuk membentuk lembaga independen yang berwenang mengawasi pelaksanaan sistem merit, termasuk asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN," jelas Guntur.
Menurut MK, lembaga tersebut harus menjamin sistem merit diterapkan secara konsisten dan akuntabel, serta bebas dari intervensi politik.
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri meningkatkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara ke
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan tiga mantan Perdana Menteri (PM) Thailand di kantor Danantara, Jakarta, Kamis, 9
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) diterpa isu dugaan pemeriksaan terhadap 10 personel Direktorat Reserse Narkoba (Dit
HUKUM DAN KRIMINAL
SIPIROK Meski melakukan pengutipan retribusi di pintu masuk, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) ternyata tidak
PARIWISATA
PADANG Pemerintah menargetkan jalur nasional Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, kembali dibuka penuh untuk seluruh je
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengapresiasi dukungan Komisi VII DPR RI yang mendorong agar Pekan Raya Sumat
PEMERINTAHAN
KARAWANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Ia mengungkapkan, be
EKONOMI
JAKARTA Dua mahasiswa hukum mengajukan permohonan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya memberikan tanggapan terkait penggeledahan 12 lokasi yang dilakukan Kepolisian dalam penyidi
HUKUM DAN KRIMINAL
