Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Terkait dugaan tidak tepatnya sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, awak media Bitv berinisiatif mengajukan permintaan data penerima bantuan tersebut.
Pada Kamis, 31 Oktober 2024, Bitv secara resmi mengajukan permintaan berkas yang berisi nama dan alamat penerima BLT DD guna memastikan transparansi dalam penyaluran dana bantuan pemerintah ini.
Sebelumnya, pada Rabu, 30 Oktober 2024, tim Bitv mendatangi Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan. Namun, Kasi PMD tersebut tidak berada di tempat karena meminta izin kepada Camat Percut Sei Tuan untuk absen demi menghadiri acara pernikahan dirinya.
Tidak berhenti di sana, tim Bitv kemudian mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deliserdang yang beralamat Jl. Mawar No.10, Tj. Garbus Satu, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517 mencari kejelasan.
Setibanya di kantor, tim media Bitv diberitahu bahwa Kepala Dinas PMD sedang berada di luar kota. Mereka kemudian diarahkan untuk menemui Sekretaris PMD Deliserdang, Ahmad Turmudzi.
Dalam wawancara dengan Bitv, Sekretaris PMD Deliserdang, Ahmad Turmudzi, menjelaskan, “Terkait permintaan data penerima BLT DD, kami memerlukan surat resmi sebagai dasar. Saya akan memastikan hal ini kepada pimpinan terlebih dahulu. Data nama dan alamat penerima memang ada di sini, namun kami mohon diberi waktu hingga satu minggu untuk menyiapkannya,” ujar Ahmad.
Dengan adanya permintaan ini, diharapkan pemerintah desa dan kecamatan dapat memberikan informasi yang lebih transparan terkait penyaluran BLT DD di Desa Sampali. Transparansi dalam bantuan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa dana bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.red
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN