OTT KPK di BNPB Diduga Terkait Pengadaan Barang dan Jasa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Negara. Pelantikan ini merupakan bagian dari struktur kabinet baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto setelah pemilihan umum yang berlangsung baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Cak Imin mengungkapkan rasa syukur dan tanggung jawab besar yang diembannya dalam posisi baru ini. Ia menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya mencakup beberapa sektor penting, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran.
“Hari ini saya diberi amanat oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia untuk memimpin Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini meliputi berbagai kementerian dan lembaga yang berfokus pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Cak Imin menekankan pentingnya tugas yang diembannya. Ia berkomitmen untuk mendorong upaya percepatan kapasitas kelembagaan, baik dalam koperasi maupun perusahaan usaha kecil menengah. “Tugas ini cukup penting dan serius. Kami akan bekerja keras untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta individu-individu di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Cak Imin mengaku akan berkantor di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Kantornya di PMK sini,” kata Cak Imin, yang menandakan komitmennya untuk segera mengoptimalkan program-program yang ada.
Kementerian Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi pasca-pandemi. Cak Imin pun berjanji untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Pelantikan ini disambut baik oleh sejumlah kalangan yang mengharapkan Cak Imin mampu membawa perubahan dan inovasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.
Dengan pelantikan Cak Imin, diharapkan koordinasi antar kementerian terkait dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di seluruh tanah air.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama tim Kabinet Bayan
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Partai Gol
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah arahan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah
NASIONAL
LABUHANBATU Polda Sumatera Utara (Sumut) tengah mendalami prosedur penembakan terhadap seorang warga berinisial RA (34) yang diduga melaku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemb
NASIONAL
JAKARTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI masih mengkaji wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti pole
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP
NASIONAL
JAKARTA Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi wacana pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk meninda
NASIONAL
JAKARTA Seorang pelajar berusia 15 tahun meninggal dunia setelah mengalami luka bacok dalam tawuran antarkelompok remaja di Jalan Raya Kel
HUKUM DAN KRIMINAL