KPK Panggil Plt Bupati Pati Risma Ardhi Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Jabatan Perangkat Desa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Risma Ardhi Chandra sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melantik jajaran menteri kabinetnya pada Senin pagi, 21 Oktober 2024, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pengumuman ini disampaikan oleh Widiyanti Putri Wardhana, salah satu kandidat menteri dalam kabinet Prabowo.
Widiyanti, yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata dalam kabinet yang baru, mengungkapkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB. “Pelantikan besok pagi jam 10.00 WIB,” katanya saat tiba di Istana Kepresidenan pada Minggu malam. Ia menyebutkan bahwa pemanggilan ke Istana untuk pengumuman menteri dilakukan oleh Prabowo pada malam hari.
Dalam acara pelantikan, para calon menteri diharapkan mengenakan dresscode batik, mencerminkan kebudayaan Indonesia yang kaya. “Dresscode-nya batik,” tambah Widiyanti, menunjukkan semangat untuk mempromosikan identitas budaya dalam acara resmi tersebut.
Sementara itu, sejumlah tokoh yang telah dipanggil Prabowo ke kediaman Kertanegara sebagai calon menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga, mulai berdatangan ke Istana. Di antara mereka terlihat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, dan Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju, Amran Sulaiman.
Malam ini, Prabowo Subianto juga dijadwalkan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinet barunya. Pengumuman ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai arah dan program kerja pemerintahan ke depan.
Sejumlah analis politik memperkirakan bahwa kabinet ini akan memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari perekonomian hingga pembangunan infrastruktur. Pelantikan ini menjadi momen yang dinanti-nanti oleh publik, mengingat pentingnya komposisi kabinet dalam menentukan keberhasilan pemerintahan.
Dengan beragam latar belakang dan pengalaman yang dibawa oleh para menteri, Prabowo diharapkan dapat merancang kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol peralihan kekuasaan, tetapi juga langkah awal untuk mewujudkan visi pembangunan yang telah dicanangkan.
Melalui pelantikan kabinet ini, Prabowo Subianto bertekad untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Publik pun berharap agar kabinet baru ini dapat segera bekerja untuk mewujudkan janji-janji politik yang telah disampaikan selama kampanye.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Risma Ardhi Chandra sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, meminta masyarakat tidak khawatir terhadap isu y
NASIONAL
SOLO Peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma kembali memaparkan hasil kajiannya dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen law
POLITIK
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL