MUI Tegaskan Hukum Pria Kenakan Busana Perempuan dalam Karnaval 17 Agustus: Haram!

JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti kebiasaan dalam sejumlah perlombaan atau karnaval 17 Agustus yang menampilkan pria mengenakan pakaian perempuan.

MUI menyatakan penggunaan busana yang biasa dikenakan lawan jenis hukumnya haram dalam perspektif syariat Islam.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali mengatakan ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan.

Baca Juga:

• Pimpinan DPR, TNI, Polri dan Pemerintah Bahas Keamanan Jelang HUT ke-81 RI

Sebaliknya, perempuan yang mengenakan pakaian yang biasa dipakai laki-laki juga masuk dalam ketentuan tersebut.

Menurut Abdul Muiz, masyarakat terkadang mengabaikan norma dan etika ketika mengikuti berbagai kegiatan karnaval untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, hukum perempuan yang berpenampilan atau berbusana yang biasa dipakai laki-laki adalah haram," ujarnya Senin 10 Agustus 2026.

Abdul Muiz menjelaskan ketentuan tersebut merujuk pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari.

Dalam hadis itu disebutkan Nabi Muhammad SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.

MUI juga menyoroti kemungkinan dampak sosial dari penggunaan pakaian lawan jenis di tengah perkembangan zaman.

Abdul Muiz menilai praktik tersebut dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memasukkan atau menyebarkan agenda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Dalam konteks zaman sekarang, menggunakan pakaian lawan jenis cenderung mengampanyekan praktik gerakan LGBT yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma sosial," ungkapnya.

Selain persoalan penggunaan busana lawan jenis, MUI sebelumnya juga pernah meminta pemerintah menyusun aturan terhadap pihak yang melakukan kampanye LGBT.

Wakil Ketua Umum MUI M Cholil Nafis sebelumnya menyatakan sanksi pidana diperlukan bagi pelaku kampanye LGBT.

Cholil menilai hukuman pidana merupakan bentuk sanksi yang ideal karena aktivitas sesama jenis, menurut pandangan yang disampaikannya, termasuk tindakan asusila dan bertentangan dengan kodrat kemanusiaan.

"Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu," ujarnya pada 10 Juni 2026 lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan Cholil sebelum MUI mengeluarkan fatwa terbaru mengenai penggunaan busana lawan jenis dalam kegiatan karnaval HUT RI.

Fatwa dan pernyataan MUI tersebut menjadi sorotan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Masyarakat di berbagai daerah biasanya menggelar beragam perlombaan dan karnaval sebagai bagian dari perayaan 17 Agustus.* (vv/ad)

Pimpinan DPR, TNI, Polri dan Pemerintah Bahas Keamanan Jelang HUT ke-81 RI

Polda Sumut Sita Lebih dari 180 Kg Ganja dari Dua Lokasi di Sunggal

Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba di Bantaran Rel Tembung, 3 Orang Diamankan dan 3 Kg Ganja Disita

Tiga Hari Bergerak, Polres Binjai Bekuk 5 Pria dalam Kasus Peredaran Narkoba

Semarak HUT ke-81 RI, Bupati Batu Bara Hadiri Festival Lagu Kebangsaan dan Sholawat di Pantai Sejarah

Jangan Diabaikan, 5 Kondisi Rumah Ini Disebut Membuat Malaikat Enggan Masuk