Kontroversi Munas Kadin! Anindya Bakrie Mengklaim Peluang Besar yang Terkorbankan?

JAKARTA -Kontestasi pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munaslub 2021 di Kendari kembali mengemuka. Mulyadi Jayabaya, pendukung Anindya Bakrie, menilai bahwa peluang Bakrie untuk meraih kursi tertinggi Kadin sangat besar jika tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) dan Presiden Joko Widodo.

“Kalau tanpa dukungan BIN dan Pak Jokowi, Arsjad Rasjid tidak akan jadi Ketua Kadin,” tegas Jayabaya dalam wawancaranya dengan Tempo pada Kamis (19/9). Ia mengungkapkan bahwa pada saat itu, Anindya Bakrie berhasil mengumpulkan dukungan dari 27 provinsi, namun hasil akhir pemilihan mengarah ke Rasjid, yang terpilih secara musyawarah mufakat.

Munas Kadin yang berlangsung pada 30 Juni-1 Juli 2021 ini di tengah pandemi Covid-19 diwarnai dengan berbagai isu dan tudingan intervensi. Arsjad Rasjid, yang pada akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin untuk periode 2021-2026, sebelumnya diusulkan dalam kesepakatan bersama dengan Anindya Bakrie, yang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Kesepakatan ini diumumkan oleh Rosan P Roeslani, Ketua Kadin sebelumnya, setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Jayabaya menyatakan bahwa keputusan tersebut menjadi sorotan karena dianggap melanggar aspirasi yang ada di tingkat daerah. “Waktu itu, kami di daerah sudah sepakat mendukung Anindya,” jelasnya. Hal ini menambah keruh dinamika pemilihan yang sebelumnya telah memanas akibat dugaan intervensi dari pemerintah.

Anindya Bakrie, ketika dihubungi, menolak tudingan adanya campur tangan dari pemerintah. Ia menegaskan, “Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Tidak ada intervensi, semua berjalan berdasarkan hati nurani.” Bakrie, yang juga merupakan putra mahkota Grup Bakrie, merasa didukung penuh oleh pengurus provinsi, namun hasil akhir Munas membawa Arsjad Rasjid ke kursi kepemimpinan.

Sejumlah informasi juga menyebutkan adanya desakan dari anggota BIN yang berusaha memengaruhi dukungan dalam Munas. Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menanggapi tudingan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa lembaganya tidak mencampuri urusan internal Kadin. “Dari BIN tidak ada perintah intervensi,” katanya.

Munas Kadin juga tidak lepas dari perubahan lokasi dan jadwal, yang sebelumnya direncanakan di Bali, namun kemudian dipindahkan ke Kendari atas permintaan pemerintah. Rosan Perkasa Roeslani membenarkan adanya instruksi tersebut, mengingat meningkatnya kasus Covid-19.

Perdebatan mengenai Munas Kadin ini mengundang perhatian luas, bukan hanya dari kalangan pengusaha, tetapi juga masyarakat yang menantikan perubahan dan inovasi dalam organisasi tersebut. Dalam konteks ini, Munas Kadin mencerminkan dinamika politik dan kekuasaan yang lebih luas, serta bagaimana pengaruh eksternal dapat menentukan arah organisasi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, tantangan bagi Kadin adalah bagaimana mereka bisa tetap berfungsi sebagai wadah pengusaha yang independen dan transparan, tanpa terjebak dalam intervensi politik yang merugikan.

(N/014)