ASN Kemendiktisaintek Siap Kirim Surat ke DPR Terkait Polemik dengan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro

JAKARTA  -Sejumlah pegawai ASN di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi demo damai di depan kantor kementerian tersebut di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, pada Senin pagi (20/1). Para demonstran kompak mengenakan pakaian hitam dan menuntut keadilan dari Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro atas penonaktifan sejumlah ASN, yang dinonaktifkan sebagai bagian dari mutasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Salah satu pegawai yang terkena mutasi, Neni Herlina, yang menjabat sebagai Prahum Ahli Muda dan Pj Rumah Tangga Kemendiktisaintek, mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait pemindahan tersebut, yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai langkah perlawanan, Neni berencana mengirimkan surat kepada Komisi X DPR RI pada Selasa (21/1) mendatang. Neni juga mempertimbangkan untuk melapor ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) jika surat penonaktifan tersebut benar-benar dikeluarkan.

Menurut Neni, tindakan sewenang-wenang oleh pimpinan Kemendiktisaintek harus menjadi perhatian agar ke depannya tidak ada lagi pemimpin yang menyalahgunakan relasi kekuasaan. Ia berharap sikap yang baik tetap dijaga karena institusi ini berkaitan erat dengan dunia pendidikan.

Baca Juga:

• Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional
• Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar M. Simatupang, menjelaskan bahwa aksi demo tersebut dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, reorganisasi kementerian yang melibatkan pemekaran dan penyesuaian kepemimpinan yang berbeda dari sebelumnya. Kedua, adanya perbedaan dalam cara komunikasi antara pimpinan dan pegawai, yang membutuhkan penyesuaian budaya dan ekspektasi. Ketiga, adanya perbedaan standar pelayanan ASN yang berhubungan dengan fasilitas dan pelayanan di kementerian tersebut.

Togar juga menambahkan bahwa ada keluhan terkait dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas seperti meja kerja yang dianggap kurang pantas. Ia berharap perbedaan ini dapat segera diperbaiki.

Baca Juga:

• Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi
• Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara internal di Kemendiktisaintek. Ia mengimbau agar seluruh pihak tetap tenang dan mengedepankan solusi terbaik. Lalu juga menekankan pentingnya fokus pada tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan menyelesaikan masalah ini agar ASN bisa kembali bekerja. Rencananya, Komisi X DPR RI akan menggelar rapat dengan Satryo Soemantri Brodjonegoro dan jajaran Kemendiktisaintek pada Rabu (22/1) untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

(N/014)

Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional

Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

IDAI Dorong Pemerintah Perluas Program Cek Kesehatan Gratis untuk Anak Putus Sekolah

Pertamina Tegaskan Tidak Toleransi Penyelewengan BBM Subsidi di Rokan Hilir