Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA –Baru-baru ini, sebuah isu panas mencuat di Jakarta terkait pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur jalur independen. KTP dua anak Anies Baswedan, Mikail dan Kaisar, diduga dicatut untuk mendukung pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Kejadian ini memicu kekhawatiran dan kemarahan di kalangan warga Jakarta, yang ramai-ramai mengadu di media sosial.
Tuduhan Pencatutan KTP
Isu pencatutan KTP ini menjadi viral setelah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan melalui akun media sosialnya bahwa KTP pribadinya aman. Namun, KTP dua anaknya dan beberapa anggota keluarga lainnya muncul dalam daftar dukungan untuk pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. “Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” tulis Anies dalam cuitannya di X (@aniesbaswedan).
Pencatutan ini memicu reaksi keras dari masyarakat, yang merasa dirugikan dan kecewa. Banyak warga yang mengklaim bahwa nama mereka juga telah dicatut untuk mendukung calon yang mereka tidak dukung.
Respons dari Bawaslu DKI Jakarta
Menanggapi keluhan masyarakat, Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, memberikan pernyataan resmi. Benny menjelaskan bahwa jika warga merasa namanya dicatut tanpa izin, mereka bisa melaporkan kejadian tersebut ke kantor Bawaslu DKI. “Kemarin KPU DKI Jakarta menetapkan verifikasi persyaratan dukungan minimal calon gubernur/wakil gubernur independen dinyatakan memenuhi syarat. Andaikata ada masyarakat merasa dicatut namanya padahal tidak memberikan dukungan, silakan melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Jumat (16/8/2024).
Benny juga menekankan pentingnya laporan resmi. Warga diharapkan datang langsung ke kantor Bawaslu DKI untuk membuat laporan resmi. “Laporan resmi, pelapor datang ke Bawaslu DKI. Nanti petugas kami akan melayani,” tambahnya.
Penerimaan dan Penetapan Calon
Sementara itu, pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta. Penetapan ini diumumkan usai rapat pleno hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ketua KPU DKI, Wahyu Dinata, mengungkapkan, “Bahwa Berita Acara hari ini menyatakan Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk mencalonkan, mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan di 27 November mendatang,” ungkapnya dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024), sambil menyerahkan berkas berita acara.
Kendala dan Implikasi
Pencatutan KTP ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dan keamanan data pemilih. Isu ini menimbulkan kekhawatiran akan integritas proses pemilihan dan mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan data dukungan.
Dinas terkait dan lembaga pemantau pemilu diharapkan dapat segera menangani masalah ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Dalam situasi ini, transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan.
Penting bagi setiap warga negara untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi dan suara mereka didengar. Dengan melaporkan setiap penyimpangan atau pencatutan yang terjadi, masyarakat dapat turut serta menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL