Puan Maharani Soroti Ancaman Pencabutan Izin 84 Perguruan Tinggi Swasta: Solusi untuk Nasib Mahasiswa Harus Segera Ditemukan

JAKARTA –Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti ancaman serius yang menghadapi 84 perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia, yang terancam pencabutan izinnya akibat tidak memenuhi standar akreditasi. Dalam pernyataannya pada Selasa (13/8), Puan mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi agar mahasiswa yang terdaftar di kampus-kampus tersebut tidak kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan studi mereka.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengungkapkan bahwa 84 PTS yang terancam ditutup tersebar di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera. Masalah ini menunjukkan ketidakpatuhan sejumlah perguruan tinggi terhadap standar akreditasi, yang berdampak pada kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam keterangannya, Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu segera mengambil langkah konkret untuk membantu mahasiswa dari perguruan tinggi yang terancam. “Pemerintah harus menyediakan solusi, seperti program transfer ke perguruan tinggi lain yang terakreditasi. Dukungan ini penting agar mahasiswa bisa menyelesaikan studi mereka tanpa kehilangan banyak waktu,” ujar Puan.

Puan menambahkan bahwa akreditasi perguruan tinggi merupakan salah satu cara untuk memastikan kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa. Dengan banyaknya perguruan tinggi yang belum memenuhi standar akreditasi, Puan menilai ini sebagai masalah serius yang harus diatasi. “Dampak dari kurangnya akreditasi ini menyangkut kualitas pendidikan tinggi dan masa depan ribuan mahasiswa yang terdaftar di institusi tersebut,” jelasnya.

Eks Menko PMK ini juga menegaskan bahwa perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang berada di bawah standar dapat merusak reputasi sistem pendidikan tinggi nasional. Oleh karena itu, ia mendorong pihak kampus untuk lebih memperhatikan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT demi kualitas pendidikan yang lebih baik.

Saat ini, terdapat 252 perguruan tinggi yang belum mengurus akreditasi, dan 84 di antaranya terancam pencabutan izin. Puan menilai bahwa ketimpangan dalam kualitas pendidikan tinggi di Indonesia membutuhkan evaluasi mendalam terhadap sistem akreditasi. “Sistem akreditasi perlu lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi pendidikan tinggi agar semua perguruan tinggi memenuhi standar yang diperlukan,” ucap Puan.

Sebagai Ketua DPP PDIP dan Ketua DPR, Puan Maharani menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan tinggi, termasuk standar akreditasi, kurikulum, tenaga pengajar, fasilitas, dan pendanaan. Dengan lebih dari 5 juta mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi swasta dari total 9,8 juta mahasiswa di Indonesia, penurunan kualitas pendidikan dapat berdampak negatif pada angka pengangguran.

Puan mendorong PTS untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. “Jika sistem pendidikan baik, maka SDM yang dihasilkan akan berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja. Pemerintah harus melihat hal ini sebagai sorotan penting untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia,” pungkas Puan.

Dengan seruan ini, Puan berharap pemerintah segera mengatasi masalah akreditasi dan menemukan solusi yang tepat untuk memastikan mahasiswa dari perguruan tinggi yang terancam dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik.

(N/014)