PBNU Dukung Optimalisasi Hilirisasi Sawit untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan dukungan penuh terhadap optimalisasi hilirisasi sawit sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi kelapa sawit di Indonesia. Dukungan ini disampaikan melalui Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU), yang berharap program hilirisasi sawit dapat membantu mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Sekretaris LPP PBNU, Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk Kemandirian Ekonomi Indonesia" di Jakarta, Selasa (4/2), mengatakan, "Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi." Acara FGD ini merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 NU, yang juga menghasilkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada acara puncak di Istora Senayan pada 5 Februari 2025.

Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (APKASINDO) menjelaskan bahwa lebih dari 67 persen lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin, sehingga PBNU memiliki kepentingan besar dalam program hilirisasi sawit. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, pengusaha, akademisi, dan praktisi untuk mendukung kemajuan sektor sawit Indonesia.

"Indonesia baru saja menang di WTO atas gugatan Uni Eropa terkait kampanye negatif terhadap sawit. Ini adalah momentum penting bagi Indonesia untuk merespons isu tersebut dengan memperkuat industri sawit," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Edi Martono, menyatakan bahwa industri sawit dapat berkembang dengan dukungan dari seluruh stakeholder. Ia mengungkapkan bahwa regulasi yang memudahkan industri sawit dan kepastian terkait lahan sangat penting agar sektor sawit dapat terus berkembang di Indonesia.

"Selama ini, kami sering menghadapi kampanye hitam, namun kami sudah berhasil membuktikan bahwa sawit Indonesia tidak bermasalah," ujar Edi. Edi juga menyoroti penurunan ekspor CPO (Crude Palm Oil) Indonesia pada 2024, yang tercatat sebesar 21,6 juta ton, turun 17,33 persen dibandingkan dengan 2023. Ia menyarankan agar pemerintah meningkatkan ekspor CPO dan memberikan perhatian pada program Peremajaan Sawit Rakyat.

Program Peremajaan Sawit Rakyat yang direncanakan untuk tahun 2025 diperkirakan akan mencakup 180 ribu hektar lahan melalui Dinas, serta 20 ribu hektar melalui kemitraan dengan perusahaan sawit di Indonesia. Edi berharap, dengan adanya peremajaan dan optimalisasi potensi sawit, industri sawit di Indonesia dapat terus berkembang dan mendukung ketahanan energi. FGD ini juga dihadiri oleh Guru Besar IPB Prof Dr. Ir. Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih, serta Sekjen APKASINDO.

(TN/CHRISTIE)