BEM UI Ancang-Angan Demo Lanjutan Jika Aksi "Indonesia Gelap" Tak Diperhatikan Pemerintah!

JAKARTA -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Iqbal Cheisa Wiguna menyampaikan bahwa jika aksi "Indonesia Gelap" yang digelar pada Senin (17/2/2025) tidak memperoleh perhatian serius dari pemerintah, mereka akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar. Iqbal menegaskan, hal tersebut bergantung pada respons pemerintah terhadap protes yang disampaikan para mahasiswa, yang telah berkumpul di Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat.

"Mungkin akan ada aksi-aksi lanjutan lainnya yang pastinya akan lebih besar ke depannya," kata Iqbal saat ditemui di Lapangan FISIP UI, Senin.

Aksi hari ini diikuti oleh sekitar 1.000 mahasiswa yang berangkat dari Kampus UI di Depok menuju Jakarta pada pukul 12.00 WIB. Jika mereka tidak bisa mencapai Istana Negara, Iqbal menegaskan bahwa aksi akan dipusatkan di Patung Kuda, Jakarta.

"Teman-teman UI akan bergabung dengan massa nasional dari BEM Seluruh Indonesia dan Aliansi Masyarakat Sipil. Kami akan fokuskan massa di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana, kami akan mentok di Patung Kuda," ujar Iqbal.

Pengamatan Kompas.com pada pukul 14.25 WIB di Patung Kuda, terlihat kelompok mahasiswa dari UHAMKA dan UPN Veteran Jakarta yang telah tiba. Meskipun barikade beton sudah dipasang di Jalan Medan Merdeka Barat, aksi belum dimulai karena hujan deras yang mengguyur. Akibat penutupan ruas jalan ini, lalu lintas di sekitar Patung Kuda terpantau padat.

BEM UI dalam aksinya menyampaikan lima tuntutan utama, yaitu:

Mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih dinilai kurang tepat dalam pelaksanaannya.

Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan kampus mengolah izin tambang, demi menjaga independensi akademik.

Meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan atau hambatan birokrasi.

Memprotes inkonsistensi pemerintah dalam mengambil dan membuat kebijakan.

Para mahasiswa terus menuntut agar suara mereka didengar dan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dapat segera diwujudkan. Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan mereka untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan berbagai sektor.

(km/n14)