Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
"Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi tanpa ada perlindungan terhadap tokoh politik, termasuk Ganjar dan Agun," tambah Bung Arnold.
Kasus korupsi e-KTP, yang merugikan rakyat Indonesia, menurut AMPD harus diselesaikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo. Arnold menegaskan bahwa jika pemerintahan saat ini gagal mengusut kasus ini, maka janji reformasi pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo akan kehilangan legitimasi.
AMPD menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:
Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP sampai tuntas, tanpa ada intervensi politik yang menghambat proses hukum.
Tags
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.