Aliansi Mahasiswa Desak KPK Usut Tuntas Skandal Korupsi e-KTP, Termasuk Keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

JAKARTA -Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 26 Februari 2025. Mereka mendesak KPK untuk menuntaskan skandal mega korupsi proyek e-KTP yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Koordinator aksi AMPD, Bung Arnold, menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kasus e-KTP tidak boleh pilih kasih. Dia menyoroti fakta yang terungkap dalam pengadilan bahwa Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, dan Agun Gunandjar, Ketua Komisi II DPR, terlibat dalam menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

"Putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana menyebutkan keterlibatan mereka, namun sampai kini belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses mereka," kata Bung Arnold dalam orasinya.

Baca Juga:

• Amir Hamzah: Prabowo Berisiko Terjebak Skema Politik Geng Solo, Mirip Skenario Jatuhnya Orde Baru 1998
• Ormas Islam Siap Sinergi dengan Prabowo untuk Ajak Warga Tenang dan Jaga Kondusifitas Pasca-Kericuhan

AMPD menuntut agar KPK segera membuka kembali penyelidikan terhadap Ganjar dan Agun, mengingat posisi mereka yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek tersebut di Komisi II DPR saat itu. Arnold menekankan bahwa hukum harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang status politik.

"Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi tanpa ada perlindungan terhadap tokoh politik, termasuk Ganjar dan Agun," tambah Bung Arnold.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Subianto Gelar Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Bahas Persatuan dan Tantangan Bangsa
• Presiden Prabowo Subianto Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Pasca Aksi Unjuk Rasa

Kasus korupsi e-KTP, yang merugikan rakyat Indonesia, menurut AMPD harus diselesaikan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah Prabowo. Arnold menegaskan bahwa jika pemerintahan saat ini gagal mengusut kasus ini, maka janji reformasi pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo akan kehilangan legitimasi.

AMPD menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni:

Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP sampai tuntas, tanpa ada intervensi politik yang menghambat proses hukum.

KPK harus bekerja transparan dan independen, melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana.

Menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar yang disebut menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.

Unjuk rasa ini berakhir dengan membawa pesan tegas kepada KPK dan pemerintah untuk menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara ini demi keadilan dan transparansi yang lebih baik.

(gn/n14)

Amir Hamzah: Prabowo Berisiko Terjebak Skema Politik Geng Solo, Mirip Skenario Jatuhnya Orde Baru 1998

Ormas Islam Siap Sinergi dengan Prabowo untuk Ajak Warga Tenang dan Jaga Kondusifitas Pasca-Kericuhan

Presiden Prabowo Subianto Gelar Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Bahas Persatuan dan Tantangan Bangsa

Presiden Prabowo Subianto Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Pasca Aksi Unjuk Rasa

Kapolri Respons Desakan Mundur, Terkait Tragedi Tewasnya Ojol di Jakarta

Cak Imin: Berbeda Pendapat Itu Normal, Tapi Jangan Sampai Pecah-Belah