Jokowi Apresiasi Pemerintah Tahan Harga BBM di Tengah Kenaikan Minyak Dunia
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menilai keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan
EKONOMI
JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) milik Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyeruak ke permukaan dan menjadi perhatian nasional.
Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial ini, diduga kuat telah dimanfaatkan secara pribadi oleh sejumlah anggota DPR RI, khususnya dari Komisi XI.
Dana tersebut disalurkan melalui yayasan-yayasan yang ditunjuk langsung oleh para anggota dewan. Praktik ini terungkap melalui laporan hasil analisis PPATK serta pengaduan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Salah satu nama yang kini disorot publik adalah Gus Irawan Pasaribu, anggota DPR RI yang pernah menjabat di Komisi XI dan VII DPR. Ia diduga memiliki keterkaitan dengan aliran dana CSR dari BI, OJK, bahkan Tambang Emas Martabe ke Yayasan Keluarga Pasaribu.
ALO MA HAMI Desak KPK Periksa Yayasan Penerima Dana CSR
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat (GEMMA PETA INDONESIA), Baron Harahap, menyatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa tergabung dalam ALO MA HAMI (Aliansi Lintas Organisasi Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Indonesia) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK.
"Kami menerima laporan dari masyarakat Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan tentang dugaan aliran dana CSR ke yayasan keluarga Pasaribu. Kami akan kawal kasus ini dan meminta KPK memeriksa aliran dana CSR BI, OJK, dan Tambang Martabe secara menyeluruh," ujar Baron kepada media, Sabtu (23/8/2025).
Ia juga menegaskan bahwa KPK harus bertindak transparan, dan tidak tebang pilih dalam membongkar jaringan korupsi yang melibatkan para elite politik di Senayan.
Konstruksi Kasus: Dana CSR untuk Yayasan Anggota Dewan
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan dalam konferensi pers (7/8/2025) bahwa:
Komisi XI DPR memiliki kewenangan menyetujui anggaran tahunan BI dan OJK.
Dalam rapat tertutup, disepakati bahwa BI dan OJK menyalurkan dana CSR kepada masing-masing anggota Komisi XI.
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menilai keputusan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan harga bahan
EKONOMI
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto menginstruksikan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon untuk menghentikan selu
NASIONAL
JAKARTA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi kemunculan fenomena iklim ekstrem yang disebut Godzilla El Nino mulai Apri
NASIONAL
TEHERAN Pemerintah Iran mendesak negaranegara Arab untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dari pangkalan militer di kawasan Timur Tenga
INTERNASIONAL
MEDAN Situasi keamanan di kawasan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, kian memburuk. Aksi tawuran antar kelompok yang terjadi hampir se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur antariksa d
INTERNASIONAL
JAKARTA Penyakit campak tidak hanya menyerang anakanak. Kalangan dewasa, terutama di lingkungan urban, juga memiliki risiko terpapar pe
KESEHATAN
JAKARTA Sejumlah negara mulai berhasil melintasi Selat Hormuz meski ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran belum mereda.Jal
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menandatangani nota kesepahaman kerja sama di sektor industri jasa instalasi lepas pantai
EKONOMI
JAKARTA PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi
EKONOMI