IHSG Kenaikan Palsu: Apa yang Menyebabkan Lonjakan Sesaat di Pasar Saham?

JAKARTA -Perjalanan pasar saham Indonesia kini kembali mengarah ke kondisi fundamental ekonomi yang tengah lesu.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok pada akhir perdagangan Jumat (21/3/2025), dengan penurunan 1,94% pada level 6.258,18, setelah sebelumnya mengalami kenaikan semu yang tidak didukung oleh kondisi ekonomi yang solid.

Pada perdagangan dua hari sebelumnya, IHSG sempat merangkak naik, namun kenaikan tersebut didorong oleh saham-saham konglomerat besar Indonesia, seperti yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu dan Toto Sugiri.

Namun, ketika saham-saham konglomerat ini turun, IHSG pun kembali mengalami penurunan.

Turunnya IHSG mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi beberapa tantangan, mulai dari penurunan surplus neraca perdagangan hingga ancaman meningkatnya utang luar negeri dan defisit anggaran yang makin mengkhawatirkan.

Neraca Perdagangan: Surplus Menurun

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 3,12 miliar pada Februari 2025, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus Januari 2025 yang mencapai USD 3,45 miliar.

Surplus tersebut didorong oleh penurunan impor barang konsumsi yang semakin menandakan melemahnya daya beli masyarakat Indonesia.

Total impor barang konsumsi pada Februari 2025 tercatat hanya USD 1,47 miliar, turun signifikan dibandingkan tahun lalu.

Deflasi Sebelum Ramadan: Fenomena Tidak Biasa

Deflasi yang terjadi pada Februari 2025 juga menambah kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat turun 0,48% secara bulanan dan 0,09% secara tahunan.

Deflasi ini sangat mengejutkan karena biasanya menjelang Ramadan, permintaan akan barang-barang pokok justru meningkat, namun justru terjadi penurunan harga.

Komoditas penyebab deflasi antara lain tarif listrik, ayam ras, cabai merah, dan tomat.

Utang Pemerintah dan SRBI Jatuh Tempo

Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan besar terkait utang jatuh tempo.

Pada 2025, utang pemerintah yang jatuh tempo diperkirakan mencapai Rp 800,33 triliun.

Sebagian besar utang ini berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.

Dalam waktu yang bersamaan, Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI) juga mengalami jatuh tempo besar, dengan puncaknya terjadi pada Mei hingga Juli 2025, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 120 triliun per bulan.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan arus keluar dana asing, yang dapat menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan negara agar tidak terjadi krisis likuiditas.

Defisit APBN dan Penurunan Pendapatan Pajak

Data terbaru menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun, atau 0,13% dari PDB.

Pendapatan negara, terutama dari sektor pajak, mengalami penurunan signifikan, dengan penerimaan pajak tercatat anjlok hingga 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penyebab penurunan ini di antaranya adalah masalah administrasi pajak yang terjadi sejak awal tahun, serta turunnya harga komoditas utama seperti minyak mentah, batu bara, dan nikel.

Utang Luar Negeri Meningkat

Bank Indonesia mencatatkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada Januari 2025 mencapai USD 427,5 miliar, atau sekitar Rp 6.968 triliun.

Meski utang luar negeri sektor publik masih terkendali, namun utang luar negeri swasta mengalami penurunan sebesar 1,7% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Meski demikian, pengelolaan utang luar negeri sektor publik yang prudensial diharapkan dapat terus mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Kondisi ekonomi Indonesia di awal 2025 tengah menghadapi tantangan yang cukup besar, dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan penurunan, baik di sektor perdagangan, inflasi, dan pendapatan negara.

Pasar saham dan ekonomi Indonesia perlu menghadapi tantangan besar, termasuk dalam hal utang jatuh tempo yang semakin meningkat.

Pemerintah perlu terus berhati-hati dalam mengelola defisit anggaran dan utang negara untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan.

(cb/a)