Menteri ESDM Wajibkan Timbangan di Pangkalan LPG 3 Kg, Ada Sanksi bagi yang Bandel!

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewajibkan semua distributor LPG 3 kilogram (kg) untuk menyediakan timbangan.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat menerima bobot gas subsidi sesuai ketentuan.

Baca Juga:

• Said Didu Kritik Bahlil Lahadalia Soal Tambang Nikel di Raja Ampat: “Jangan Anggap Kami Semua Bodoh”
• Pertamina Klarifikasi Isu Tambahan Impor Migas dari AS: Bukan Penambahan Kuota, Tapi Alih Sumber

Bahlil menegaskan akan mengenakan sanksi bagi pangkalan hingga pengecer yang tidak menyediakan timbangan.

"Kita akan buatkan sanksinya," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Baca Juga:

• Jokowi Irit Bicara Tanggapi Perizinan Tambang Nikel di Raja Ampat: “Itu Urusan Teknis”
• Beroperasi Sejak Orde Baru, Ini Alasan PT Gag Nikel Masih Dapat Izin Tambang

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada pihak yang menyelewengkan distribusi LPG 3 kg.

Namun, bentuk sanksi tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Harus dong. Masa beli 3 kg, dikasih 2,5 kg? Nanti kita buat sanksinya," tambahnya.

Bahlil menyebut kebijakan ini telah diuji coba di beberapa daerah, seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.

Dalam sidaknya, ia menemukan bahwa banyak masyarakat mengeluhkan bobot LPG yang tidak sesuai takaran.

Seharusnya, berat LPG yang diterima masyarakat mencapai 3 kg, tetapi banyak yang hanya mendapatkan 2,5–2,7 kg.

"Waktu kita turun ke lapangan, masyarakat mengeluh. LPG itu kan rata-rata tidak sampai 3 kg, ada yang cuma 2,5 kg, 2,7 kg. Padahal rakyat sudah beli 3 kg. Negara sudah subsidi 3 kg," ungkapnya.

Menurut Bahlil, berat tabung kosong LPG 3 kg adalah 5 kg.

Jika terisi penuh, berat total seharusnya 8 kg.

Namun, dalam praktiknya, banyak tabung hanya memiliki berat 7,5 kg, yang berarti isi gasnya kurang dari 3 kg.

"Jadi, kita akan atur bahwa di pangkalan harus ada timbangan. Kalau kita timbang dan ternyata beratnya tidak sampai 8 kg, berarti ada yang tidak beres. Ini bentuk transparansi dan perubahan pengaturan distribusi LPG," tegasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan haknya secara penuh dan distribusi LPG bersubsidi menjadi lebih transparan.

(dc/a)

Said Didu Kritik Bahlil Lahadalia Soal Tambang Nikel di Raja Ampat: “Jangan Anggap Kami Semua Bodoh”

Pertamina Klarifikasi Isu Tambahan Impor Migas dari AS: Bukan Penambahan Kuota, Tapi Alih Sumber

Jokowi Irit Bicara Tanggapi Perizinan Tambang Nikel di Raja Ampat: “Itu Urusan Teknis”

Beroperasi Sejak Orde Baru, Ini Alasan PT Gag Nikel Masih Dapat Izin Tambang

Balitbang Golkar Apresiasi Langkah Cepat Bahlil Bekukan Tambang Nikel Raja Ampat: Keberpihakan pada Rakyat dan Lingkungan

Ijeck Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Tambang Nikel Raja Ampat: Izin Terbit Sebelum Bahlil Menjabat