Rupiah Terpuruk ke Rp17.059/US$, Terendah Sepanjang Sejarah! BI Siaga, Trump Jadi Pemicu

JAKARTA -Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali mencatatkan rekor terburuk sepanjang sejarah.

Pada perdagangan non-deliverable forward (NDF), rupiah tercatat menyentuh level Rp17.059/US$ pada Minggu (6/4) pukul 08:10 WIB, menurut data Refinitiv.

Ini merupakan pelemahan signifikan dibandingkan posisi terakhir sebelum libur Lebaran, yakni Kamis (27/3), ketika rupiah berada di level Rp16.555/US$ dan sempat menguat 0,12%.

Kuat dugaan, rupiah berpotensi terus tertekan di pekan perdagangan mendatang.

NDF sendiri merupakan instrumen pasar keuangan yang memperdagangkan mata uang berdasarkan kurs dan jangka waktu tertentu.

Meski tidak tersedia di Indonesia, kurs NDF yang diperdagangkan di pusat-pusat keuangan dunia seperti Singapura, Hong Kong, New York, dan London sering memengaruhi psikologi pasar spot di dalam negeri.

Tarif Trump: Indonesia Jadi Korban Perang Dagang Baru

Pelemahan tajam rupiah tak lepas dari gejolak global terbaru, yakni kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump.

Mulai 2 April 2025, AS menetapkan tarif resiprokal hingga 32% terhadap barang-barang asal Indonesia.

Kebijakan ini diberlakukan karena defisit perdagangan AS dengan Indonesia dinilai terlalu besar.

Imbasnya, barang-barang Indonesia menjadi tidak kompetitif di pasar AS karena harganya menjadi jauh lebih mahal.

Hal ini diperkirakan akan menurunkan ekspor ke AS secara drastis, mengurangi suplai dolar AS ke Indonesia, dan memperbesar tekanan terhadap rupiah.

BI Siap Intervensi

Menanggapi situasi ini, Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus menjaga stabilitas nilai tukar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pihaknya secara aktif memantau perkembangan pasar global dan domestik pasca kebijakan tarif AS dan retaliasi dari China pada 4 April 2025.

"BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas rupiah, terutama melalui optimalisasi instrumen triple intervention — intervensi di pasar valas spot, DNDF, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder," jelas Ramdan.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut diambil untuk menjamin kecukupan likuiditas valas bagi perbankan dan dunia usaha serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global.

(cb/a)