Sultan B Najamudin Dukung Langkah RI Negosiasi Tarif Dagang dengan AS, Wanti-Wanti Dampak Global

JAKARTA -Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah Indonesia yang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat berdampak luas terhadap stabilitas pasar global dan perekonomian nasional.

"Sebagai sahabat, kita harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas," ujar Sultan dalam keterangan tertulis pada Minggu (6/4).

Sultan memperingatkan bahwa kebijakan tarif timbal balik yang diambil AS berpotensi memengaruhi ekspor Indonesia, khususnya di sektor-sektor utama seperti tekstil, alas kaki, dan berbagai komoditas lainnya.

Menurutnya, langkah negosiasi yang dilakukan pemerintah RI harus diiringi dengan kesiapsiagaan terhadap gangguan perdagangan global yang lebih luas.

"Beruntung Presiden Prabowo sejak awal pemerintahannya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global melalui berbagai pendekatan kebijakan," imbuhnya.

Sultan juga menyoroti pentingnya verifikasi dan validasi data ekspor-impor antara Indonesia dan AS sebagai dasar negosiasi tarif resiprokal sebesar 32%.

Ia menilai adanya ketidaksesuaian data antara Jakarta dan Washington perlu segera diselesaikan untuk mendukung posisi Indonesia dalam perundingan.

Lebih jauh, Sultan menyambut baik langkah pemerintah dalam memperkuat hilirisasi komoditas, bergabung dengan organisasi multilateral seperti BRICS, dan memperluas perjanjian dagang internasional.

Ia menyebut hal tersebut sebagai strategi penting dalam menjaga kepentingan nasional di tengah ketegangan perdagangan global.

Dalam konteks domestik, Sultan mengimbau agar pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui desentralisasi fiskal ke daerah dan desa.