Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Momen arus balik Lebaran 2025 diwarnai keluhan dari warganet terkait kenaikan harga tiket kereta api.
Di media sosial X (dulu Twitter), banyak pemudik mengaku terkejut dengan lonjakan harga tiket yang disebut mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Beberapa pengguna X mengungkapkan kekecewaannya.
"Haaahh tiket kereta beneran naik bgttt????? Tahun lalu tuh 200k an sini - Jkt masih banyak woyyy kenapa skrg naik 2x lipat," tulis akun @bee******* pada Sabtu (5/4/2025).
Pengguna lain, @Olg*****, juga menulis, "GUYSSSS TIKET KERETA GO SHOW NAIK KAAAAAAAHHHHHH????????? GA MOLEH MOLEH LAK AN AKU REEEEEEKKKK."
Menanggapi hal ini, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menegaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan sesuai regulasi pemerintah.
Ia menyebut, sistem tarif yang digunakan KAI merujuk pada ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) yang berlaku untuk kereta api komersial maupun non-subsidi.
"Sistem ini memberikan fleksibilitas kepada KAI dalam menentukan harga tiket, selama tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah," jelas Ixfan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (5/4).
Penetapan TBA dan TBB, lanjut Ixfan, merupakan bentuk regulasi untuk menjaga keterjangkauan harga, khususnya di masa padat penumpang seperti Lebaran.
Kenaikan harga dilakukan secara bertahap dan transparan, bukan semata-mata karena permintaan tinggi.
Perbedaan Tiket Komersial dan Subsidi
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL