Wamenaker Afriansyah Noor: Program Pemagangan untuk Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Investasi SDM
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan
                    JAKARTA -Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mengganti direksi yang dinilai malas, tidak berprestasi, dan menyalahgunakan kewenangan.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan internal dan diperkuat oleh pernyataan Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, usai makan siang bersama Prabowo di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).
Muzani mengatakan, Prabowo ingin BUMN ke depan memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh, mampu mendorong pertumbuhan nasional dan membawa manfaat nyata bagi rakyat.
"Tadi diomongin sedikit tentang kinerja BUMN. Beliau (Prabowo) berharap nantinya bisa menjadi badan usaha negara yang memiliki kekuasaan yang cukup tangguh," ujar Muzani.
Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran direksi BUMN perlu dilakukan menyeluruh, apalagi banyak BUMN saat ini mendapatkan penyertaan modal negara dalam jumlah besar.
Maka, publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap akuntabilitas dan produktivitas BUMN, terutama yang berada di bawah payung holding Danantara.
"Di satu sisi penyertaan modal cukup signifikan, tapi masyarakat juga berharap besar terhadap kinerja penyelenggara BUMN," jelas Muzani.
Sebelumnya, Prabowo telah memberikan peringatan tegas dalam sebuah acara di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (28/4).
Ia meminta manajemen BUMN mengevaluasi seluruh direksi secara menyeluruh, termasuk watak, akhlak, dan prestasi masing-masing.
"Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang kurang efisien. Semua direksi harus berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat," tegas Prabowo.
Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi kultural dan manajerial di tubuh BUMN, demi mencegah terulangnya praktik-praktik korupsi dan penyimpangan seperti yang terjadi di masa lalu, termasuk kasus korupsi di Jasindo yang menyeret mantan direkturnya dengan vonis 3,5 tahun penjara.
Dengan langkah tegas ini, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk membawa BUMN menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional yang transparan, profesional, dan berpihak pada rakyat.*
(d/a008)
                    
                JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan
                    
                JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa program Magang Nasional bukan sekadar kegiatan belajar
Pemerintahan
                    
                BATU BARA Kasus dugaan percobaan pembunuhan di Desa Suka Maju, Gang Setia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara masih menyisakan
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa pendidikan dan informasi yang membebaskan
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi meluncurkan lima aja
Peristiwa
                    
                JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti memaparkan capaian positif dunia pendidikan Indonesia dalam
Pendidikan
                    
                MANOKWARI Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan positif atas rencana Ketua Umum Organisasi Relawan Projo, Budi Arie
Politik
                    
                MEDAN Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan memperingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara yang beri
Peristiwa
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks
Hukum dan Kriminal
                    
                MEDAN Oknum anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut), Aipda ES, menyatakan akan mengajukan banding atas putusan P
Hukum dan Kriminal