Menko Pangan Tegaskan Dana Rp3 Miliar untuk Kopdes Merah Putih Bukan dari APBN tapi Pinjaman Bank

"Plafon pinjaman ini fleksibel, tergantung kebutuhan masing-masing koperasi. Bisa digunakan seluruhnya, bisa juga tidak," jelas Zulkifli.

Terkait biaya awal pembentukan koperasi seperti biaya notaris sebesar Rp2,5 juta, Zulkifli menjelaskan bahwa dana tersebut ditanggung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Koperasi sendiri dibentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dipimpin oleh kepala desa.

"Modal koperasi tetap berasal dari plafon pinjaman bank, meskipun biaya awal dibayar oleh APBD," tambahnya.

Hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan telah menyelenggarakan Musdesus.

Pemerintah menargetkan seluruh Musdesus rampung pada 31 Mei 2025, dengan pendaftaran badan hukum koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 Juni 2025.

Puncak deklarasi nasional Kopdes Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, dan koperasi ditargetkan mulai aktif mendistribusikan pangan mulai 20 Oktober 2025.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, daerah dengan capaian tertinggi antara lain:

- Jawa Tengah: 7.564 dari 8.563 desa

- Jawa Barat: 74,70% capaian

- Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung: partisipasi 84,47%

Sebaliknya, wilayah timur seperti Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mencatat partisipasi di bawah 2%.