DPRD Humbahas Gelar RDP dengan PT. ESS dan PT. BEL, Soroti PAD dan Konflik Sosial Masyarakat

DOLOK SANGGUL -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dua perusahaan pembangkit listrik, PT. Energi Sakti Sentosa (ESS) dan PT. Bakkara Energi Lestari (BEL), pada Senin (26/5/2025). Rapat berlangsung di Komplek Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul.

RDP ini digelar sebagai respons atas aspirasi masyarakat terkait penataan lingkungan dan konflik sosial di wilayah kerja kedua perusahaan. Hadir dalam rapat ini juga perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Humbahas.

Ketua DPRD Humbahas, Parulian Simamora, didampingi Ketua Komisi III, Guntur Sariaman Simamora, menyampaikan bahwa RDP mengungkap adanya kealfaan kewajiban baik dari pihak perusahaan maupun pemerintah daerah, yang berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Keterbatasan SDM dan landasan aturan yang belum optimal menjadi evaluasi penting untuk ke depan, agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Parulian.

Sementara itu, Guntur menyoroti tidak adilnya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pajak Air Permukaan (PAP). Ia juga mengkritik kurangnya transparansi pengelolaan SDA oleh perusahaan.

"Jika hal ini terus dibiarkan, maka yang dirugikan adalah pemerintah dan masyarakat Humbahas," tegas Guntur.

Pihak DPRD mencatat, terdapat sembilan pembangkit listrik (PLTM/PLTA) yang beroperasi di Humbahas dan semuanya akan diundang dalam agenda serupa untuk menginventarisasi masalah di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan PT. BEL (PLTA Aek Silang II), Jhon Eron Lumban Gaol, mengakui adanya konflik sosial terkait isu kekeringan sawah akibat operasional turbin PLTA. Ia menyatakan kesediaannya untuk duduk bersama warga guna mencari solusi.

Sementara itu, Humas PT. ESS, Ricky Sitorus, menyambut baik RDP tersebut dan menyebutnya sebagai masukan positif. Ia menegaskan bahwa penyaluran CSR perusahaan kepada masyarakat, khususnya di Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakkat, selama ini telah berjalan baik dan transparan berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat.

"Kami salurkan CSR untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, sesuai permintaan yang masuk dan hasil evaluasi internal," pungkas Ricky.

DPRD menegaskan bahwa langkah tindak lanjut akan dilakukan bersama OPD guna mengevaluasi kinerja perusahaan dan memastikan hak masyarakat atas SDA tetap terjaga.*

(ws/j006)