JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Bantuan senilai total Rp10 triliun ini bertujuan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi kuartal pertama.
Penyaluran bantuan ini tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan telah beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga:
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa bantuan mulai disalurkan hari ini melalui dua skema utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana tersebut disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan juga secara tunai oleh PT Pos Indonesia.
"Proses distribusi ini mengandalkan data yang sudah diperbarui dan akan terus diperbaharui secara berkala melalui jalur formal maupun partisipatif," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Baca Juga:
Meski 16,5 juta penerima manfaat telah ditetapkan, pemerintah menargetkan total 20 juta penerima. Sisanya, sekitar 4 juta keluarga, masih dalam tahap verifikasi dan pemadanan data.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan hasil integrasi berbagai pusat data, termasuk hasil survei dan validasi lapangan.
"Proses pemutakhiran dilakukan secara sistematis, dari survei langsung, kunjungan rumah tangga, hingga validasi melalui RT/RW untuk memastikan data benar-benar akurat," ungkap Amalia.
Data ini nantinya tidak hanya digunakan untuk bansos, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi nasional.
Penyaluran bansos triwulan kedua ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta memberikan stimulus positif terhadap ekonomi nasional yang mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun ini.
Pemerintah juga memastikan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan transparansi terus diperkuat demi menjamin program bantuan sosial tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal