Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Dalam rangka mengawal pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Utara, redaksi BITVOnline.com mengajukan permohonan wawancara resmi kepada Kepala Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan.
Melalui surat resmi yang telah dilayangkan ke pihak BRI, tim redaksi menawarkan jadwal wawancara pada Senin, 16 Juni 2025, pukul 09.00 WIB di Kantor Kanwil BRI Jalan Putri Hijau, Medan.
Wawancara ini diharapkan dapat mengklarifikasi sekaligus menggali informasi mendalam seputar implementasi program KUR, khususnya terkait skema kredit tanpa agunan yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Sebagaimana diketahui, sejak diluncurkan pada November 2007, program KUR menjadi salah satu instrumen vital pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007, KUR diharapkan mampu menjawab persoalan klasik pelaku usaha kecil terkait akses terhadap permodalan.
Namun, implementasi program ini belakangan menuai banyak keluhan.
Salah satu isu paling krusial adalah masih diberlakukannya syarat agunan dalam pengajuan KUR di bawah Rp100 juta, padahal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama bank-bank Himbara pada 18 Maret 2025, telah ditegaskan bahwa tidak boleh ada persyaratan agunan untuk pinjaman KUR di bawah nominal tersebut.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, bahkan mengecam praktik perbankan yang masih mempersulit pelaku UMKM.
Dalam RDP lanjutan pada 30 April 2025, Saleh mengungkapkan kekecewaannya karena masih menerima banyak aduan dari masyarakat terkait pengajuan KUR yang tetap mensyaratkan agunan.
Ia menilai hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat pemberdayaan UMKM yang diusung pemerintah.
Keluhan serupa juga diterima langsung oleh redaksi BITVOnline.com. Sejumlah pelaku UMKM datang mengadukan perlakuan diskriminatif dari pihak perbankan yang terkesan melempar-lempar tanggung jawab.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN