MEDAN– Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat tidak hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan juga merupakan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wabup Atika usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (19/6/2025).
"Ketika program ini berjalan, maka kebutuhan pokok seperti sayur, telur, susu, dan beras akan meningkat. Ini adalah peluang nyata bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk turut berperan aktif," ujar Atika.
Baca Juga:
MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan para kepala daerah se-Sumut, disaksikan oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur H. Surya.
Atika menambahkan, sebagai bentuk keseriusan mendukung program MBG, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menyiapkan lahan untuk pembangunan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan tersebar di berbagai kecamatan.
Baca Juga:
"Pemkab Madina mendukung penuh pelaksanaan MBG. Kami tidak hanya menyiapkan lahan, tapi juga ingin agar masyarakat bisa menjadi penyedia utama bahan pangan untuk program ini," katanya.
Wabup Atika juga berharap agar masyarakat Madina tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta dalam mata rantai distribusi dan produksi bahan pangan, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat terjaga.
"Kami optimistis MBG bisa menjadi momentum peningkatan kualitas SDM sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu investasi strategis pemerintah pusat dalam rangka mempersiapkan generasi unggul masa depan.
"Kami ingin anak-anak Indonesia tidak hanya kenyang, tapi gizinya tercukupi. Di sisi lain, ini juga membuka lapangan kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi baru di daerah," ujarnya.
Saat ini, BGN mencatat sebanyak 1.805 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, dengan cakupan layanan terhadap 5,1 juta warga.
Angka ini masih jauh dari target nasional tahun 2025, yakni menyasar 82,9 juta penerima manfaat.
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
Entertainment
MEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
Ekonomi
