JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di platform niaga elektronik (e-commerce) bukan merupakan pajak baru.
Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari penyederhanaan sistem perpajakan dan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa mekanisme pemungutan pajak oleh platform digital sebenarnya sudah lebih dulu diterapkan pada layanan seperti Google, Netflix, dan perusahaan digital lainnya.
Baca Juga:
"Jadi ini bukan pajak baru, ini adalah pajak yang apa adanya," ujar Febrio dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Febrio menambahkan bahwa dalam skema ini, hanya pedagang dengan penghasilan di atas Rp500 juta per tahun yang akan dikenai pungutan pajak.
Baca Juga:
Sementara UMKM dengan omzet di bawah ambang batas tersebut tetap dibebaskan dari kewajiban ini.
Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional untuk mencapai target penerimaan negara secara lebih optimal.
"Tentunya reform ini akan menjadi bagian dari target penerimaan setiap tahunnya," ujarnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut memberikan penjelasan teknis mengenai rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan perubahan mekanisme dari sistem pembayaran mandiri menjadi sistem pemungutan otomatis oleh marketplace.
"Kebijakan ini tidak mengubah prinsip dasar pajak penghasilan, namun justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan," jelas Rosmauli.
Dengan sistem baru ini, pelaku usaha online tidak perlu lagi menyetor pajak secara manual.
BANDA ACEH Kapolda Aceh Brigjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, menerima penghargaan sebagai Inisiator Program UMKM Aman dan Kreatif pada M
Nasional
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk memberikan layanan gratis kepada pengguna Transjakarta dan M
Nasional
JAKARTA Tujuh anggota Brimob dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian terkait kasus kematian Affan Kurniawan, seorang pengemud
Hukum dan Kriminal
LHOKSEUMAWE Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memberikan klarifikasi terkait insiden kebakaran yang terjadi di pabrik pupuk pelat m
Peristiwa
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang lebih akrab disapa Cak Imin, mengimbau seluru
Nasional
LOMBOK Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilalap api pada siang hari ini, Sabtu, 30 Agustus, menyusu
Peristiwa
DELI SERDANG Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, teru
Nasional
SIBOLGA Dalam upaya untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sibolga, Polres Sibolga menggelar kegiatan Doa Bersama yang
Nasional
TAPANULI SELATAN Bantuan bibit padi yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kelompok Tani Segar di Kelura
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Di tengah gelombang demonstrasi besar yang berlangsung di kompleks DPR/MPR Senayan pekan ini, dua anggota DPR RI, Ahmad Sahroni
Nasional