Kapolsek Dendang Ajak Warga Perkuat Kamtibmas, Pencegahan Karhutla Jadi Fokus Jumat Curhat
DENDANG Polsek Dendang menggelar kegiatan Jumat Curhat bersama masyarakat sebagai upaya mempererat komunikasi sekaligus memperkuat siner
NASIONAL
JAKARTA -Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat. Sejumlah penumpang mulai mempertimbangkan untuk beralih ke transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan angkot sebagai alternatif yang lebih hemat biaya.
Wulan Jessica (25), warga Jakarta Pusat, mengaku akan meninggalkan ojol sebagai moda utama transportasinya jika tarif benar-benar naik. Ia menilai, pilihan menggunakan transportasi umum bisa membantu mengurangi kemacetan, meski di sisi lain berdampak pada pendapatan pengemudi ojol.
"Masyarakat seperti saya pasti lebih banyak memilih transportasi umum kayak Transjakarta. Hal ini bisa membantu jalanan jadi enggak macet, tapi satu sisi berisiko buat driver ojol. Kasihan pendapatannya turun, dilema sih jadinya," ujar Wulan , Senin (30/6/2025).
Wulan menambahkan, meski ia memahami bahwa kenaikan tarif mungkin didorong oleh aksi protes para pengemudi beberapa waktu lalu, tetap saja bagi penumpang harian seperti dirinya, tarif baru bisa menjadi beban pengeluaran.
"Seminggu aja bisa habis Rp 180.000 cuma buat ojol, kalau tarif naik ya makin berat di dompet," ucapnya.
Senada dengan Wulan, Iin (34), penumpang ojol asal Bogor, juga menyatakan kekhawatirannya. Ia menilai selama ini masyarakat memilih ojol karena efisiensi dan kenyamanan. Namun, harga yang semakin tinggi dapat menggeser preferensi itu.
"Kalau tarif ojol naik terus, ya bisa jadi saya beralih ke transportasi umum. Sekarang aja saya udah mulai mikir dua kali buat pesan ojol, apalagi kalau cuma jarak dekat," ujarnya.
Menurut Iin, transportasi umum saat ini sudah jauh lebih baik dan nyaman, terutama di wilayah Bogor dan Jakarta. Ia menyebutkan, jika tarif ojol tak lagi rasional, masyarakat akan lebih memilih moda lain yang meski lebih jauh, tapi tetap ramah kantong.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif ojol sudah melalui tahap finalisasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa kajian telah rampung dan akan dibahas lebih lanjut dengan para aplikator.
"Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan," kata Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
Aan menyebut, kenaikan tarif akan disesuaikan berdasarkan tiga zona operasional dengan kisaran kenaikan antara 8 hingga 15 persen.
"Besok kami akan memanggil aplikator. Tapi, pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh mereka," ujarnya.*
(km/j006)
DENDANG Polsek Dendang menggelar kegiatan Jumat Curhat bersama masyarakat sebagai upaya mempererat komunikasi sekaligus memperkuat siner
NASIONAL
BATU BARA Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Desa Suka Maju, Kecamatan Tanju
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan secara resmi menutup kegiatan Pembinaan Tradisi dan Pembaretan 65 Bintara Remaja Satua
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda sidang perdana praperadilan jilid IV yang diajukan Roy Suryo terkait gugatan atas
NASIONAL
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan nasional mengalami perubahan pada perdagangan hari ini, Jumat (7/8/2026). Pusat Informasi Harga
EKONOMI
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL