Wali Kota Medan Lepas 1.547 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Kebijakan Nasional
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Rencana pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen menimbulkan reaksi beragam di kalangan masyarakat. Sejumlah penumpang mulai mempertimbangkan untuk beralih ke transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan angkot sebagai alternatif yang lebih hemat biaya.
Wulan Jessica (25), warga Jakarta Pusat, mengaku akan meninggalkan ojol sebagai moda utama transportasinya jika tarif benar-benar naik. Ia menilai, pilihan menggunakan transportasi umum bisa membantu mengurangi kemacetan, meski di sisi lain berdampak pada pendapatan pengemudi ojol.
"Masyarakat seperti saya pasti lebih banyak memilih transportasi umum kayak Transjakarta. Hal ini bisa membantu jalanan jadi enggak macet, tapi satu sisi berisiko buat driver ojol. Kasihan pendapatannya turun, dilema sih jadinya," ujar Wulan , Senin (30/6/2025).
Wulan menambahkan, meski ia memahami bahwa kenaikan tarif mungkin didorong oleh aksi protes para pengemudi beberapa waktu lalu, tetap saja bagi penumpang harian seperti dirinya, tarif baru bisa menjadi beban pengeluaran.
"Seminggu aja bisa habis Rp 180.000 cuma buat ojol, kalau tarif naik ya makin berat di dompet," ucapnya.
Senada dengan Wulan, Iin (34), penumpang ojol asal Bogor, juga menyatakan kekhawatirannya. Ia menilai selama ini masyarakat memilih ojol karena efisiensi dan kenyamanan. Namun, harga yang semakin tinggi dapat menggeser preferensi itu.
"Kalau tarif ojol naik terus, ya bisa jadi saya beralih ke transportasi umum. Sekarang aja saya udah mulai mikir dua kali buat pesan ojol, apalagi kalau cuma jarak dekat," ujarnya.
Menurut Iin, transportasi umum saat ini sudah jauh lebih baik dan nyaman, terutama di wilayah Bogor dan Jakarta. Ia menyebutkan, jika tarif ojol tak lagi rasional, masyarakat akan lebih memilih moda lain yang meski lebih jauh, tapi tetap ramah kantong.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif ojol sudah melalui tahap finalisasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa kajian telah rampung dan akan dibahas lebih lanjut dengan para aplikator.
"Kami sudah melakukan pengkajian, sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua, itu ada beberapa kenaikan," kata Aan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
Aan menyebut, kenaikan tarif akan disesuaikan berdasarkan tiga zona operasional dengan kisaran kenaikan antara 8 hingga 15 persen.
"Besok kami akan memanggil aplikator. Tapi, pada prinsipnya, kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh mereka," ujarnya.*
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas secara resmi melepas sebanyak 1.547 petugas Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan Pencananga
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kodam I/Bukit Barisan di Jalan Gatot Subroto,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indone
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memastikan adanya efisiensi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah
EKONOMI
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan suap terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyeret Bu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi kini tidak lagi menjadi satusatunya moda
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami peran mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas penyelidikan dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan uang tunai hasil pemulihan aset dan lelang barang rampasan negara senilai Rp1.029.874.376.628 kepada K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam penanganan kasus dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL