JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan pasti.
Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat ekosistem investasi nasional dan menyederhanakan birokrasi perizinan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, hingga investor besar.
"Melalui penguatan pengaturan dan sistem yang terintegrasi, PP ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).
Tiga Terobosan Utama PP Nomor 28 Tahun 2025:
Penerapan Service Level Agreement (SLA)
Pemerintah menetapkan batas waktu yang jelas dalam setiap proses perizinan—mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, hingga verifikasi dan penerbitan izin.
Fiktif-Positif dalam Proses Izin
Jika instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu tertentu, maka sistem otomatis melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini menghindari keterlambatan akibat kelambanan birokrasi.
Kemudahan bagi UMK melalui OSS
UMK kini bisa mendapatkan izin secara lebih mudah lewat pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperkuat dengan tiga subsistem baru: Persyaratan Dasar, Fasilitas Berusaha, dan Kemitraan.
MEDAN Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas atau Berobat Gratis Sumut Berkah yang diluncurkan Gubernur Sumatera Utara (Sumut
Pemerintahan
JAKARTA Industri manufaktur Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subian
Ekonomi
JAKARTA Aktris Sandra Dewi mengajukan keberatan hukum atas penyitaan sejumlah aset yang diduga terkait kasus korupsi timah yang menjerat
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persetujuan historis untu
Politik
JAKARTA Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin sore telah membubarkan diri den
Peristiwa
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
Ekonomi
ACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
Politik
PEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
Pemerintahan
BATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
Pemerintahan
