JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih ramah, cepat, dan pasti.
Langkah ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat ekosistem investasi nasional dan menyederhanakan birokrasi perizinan usaha, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, hingga investor besar.
"Melalui penguatan pengaturan dan sistem yang terintegrasi, PP ini diharapkan mampu menyederhanakan proses, mempercepat layanan, serta memberikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pelaku usaha," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).
Tiga Terobosan Utama PP Nomor 28 Tahun 2025:
Penerapan Service Level Agreement (SLA)
Pemerintah menetapkan batas waktu yang jelas dalam setiap proses perizinan—mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen, hingga verifikasi dan penerbitan izin.
Fiktif-Positif dalam Proses Izin
Jika instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu tertentu, maka sistem otomatis melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini menghindari keterlambatan akibat kelambanan birokrasi.
Kemudahan bagi UMK melalui OSS
UMK kini bisa mendapatkan izin secara lebih mudah lewat pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperkuat dengan tiga subsistem baru: Persyaratan Dasar, Fasilitas Berusaha, dan Kemitraan.
"PP ini juga menjadi acuan tunggal. Tidak boleh ada lagi syarat atau izin tambahan dari kementerian, lembaga, pemda, atau pengelola kawasan yang tidak diatur dalam PP ini," tegas Susiwijono.
Pemerintah berharap regulasi baru ini dapat memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan menjanjikan proses yang efisien, transparan, dan berbasis sistem.*
(d/j006)
BANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
Nasional
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
Peristiwa
LUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
Pemerintahan
DENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
Pemerintahan
RIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
Pendidikan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
ACEH Mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi yang melanda wilayah Aceh Jaya dalam beberapa hari terakhir, Satuan Lalu Lintas
Peristiwa
