Menindaklanjuti temuan tersebut, KPPU resmi memulai proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf d UU Nomor 5/1999 terkait praktik diskriminasi.
"Langkah ini bagian dari komitmen KPPU menjaga transparansi dan persaingan usaha yang sehat, khususnya dalam proyek strategis nasional," tegas Deswin.
Kolaborasi KPPU dan Muhammadiyah
Sebagai bagian dari penguatan regulasi, KPPU juga memperluas kemitraan strategis bersama PP Muhammadiyah. Kedua pihak menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong amandemen UU No. 5 Tahun 1999 serta memperkuat advokasi bagi UMKM dan kemitraan usaha yang adil.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan dukungan penuh terhadap penguatan KPPU dan regulasi persaingan usaha:
"Kami berharap amandemen UU ini mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil," ujarnya.*
(lp/j006)
JAKARTA Osteoporosis sering dianggap sebagai penyakit yang menyerang usia lanjut, namun proses pengeroposan tulang sebenarnya dimulai jau
Kesehatan
MEDAN Unit Reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan dua pria yang diduga pelaku pencurian panel lampu lalu lintas milik Dinas Perhu
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Banjir masih menggenangi Jalur Pantura SemarangSurabaya, tepatnya di Jalan Kaligawe Raya, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/10/2
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag), s
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi penghasil uang kini memiliki kesempatan menarik untuk mendapatkan saldo DANA gratis hingga Rp101.000 hanya deng
Entertainment
PALEMBANG Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan bayi yang beroperasi di
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Bank Tanah bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengoptimalkan pe
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
Politik
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
Pemerintahan
JAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Pemerintahan
