
Raisa Curhat Soal ‘Cinta Sejati’ Saat Konser, Isyarat Keretakan Rumah Tangga?
JAKARTA Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. adsensePenyanyi Raisa Andriana resmi mengajukan gugatan cerai terhadap
EntertainmentMEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak awal tahun 2025.
Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya stok gabah di sejumlah kilang padi yang menjadi sumber utama pasokan beras di Sumut.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumut, Charles TH Situmorang, menyampaikan bahwa saat ini harga beras medium di pasaran rata-rata mencapai Rp 14.233 per kilogram.
Angka tersebut naik 1,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan telah melampaui HET beras medium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 13.100 per kg.
"Sejak awal tahun, harga beras di Sumut memang sudah berada di atas HET. Kami terus melakukan pemantauan secara rutin di 63 pasar di Sumut untuk mengawal kestabilan harga," ujar Charles, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, Charles menjelaskan bahwa saat ini stok gabah di kilang padi semakin menipis, seiring sebagian besar daerah di Sumut memasuki masa tanam baru pada bulan Juni.
Akibatnya, pasokan gabah menjadi terbatas dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat penggilingan.
"Stok gabah di kilang padi seperti di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun sudah berkurang. Harga gabah di kilang saat ini berkisar antara Rp 7.800 hingga Rp 8.000 per kg," ungkapnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut menyatakan akan berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mempercepat pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga beras di pasar.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Melalui program SPHP, diharapkan gabah yang sudah diserap dapat segera digiling dan didistribusikan ke masyarakat," jelas Charles.
Selain itu, Charles menekankan pentingnya pendistribusian beras SPHP agar benar-benar tepat sasaran.
Monitoring terhadap penyaluran dan stok akan terus dilakukan, termasuk memantau harga gabah dan beras di seluruh wilayah Sumatera Utara.
"Penentuan HET sendiri merupakan hasil kajian menyeluruh dari berbagai sektor, termasuk data produksi, potensi lahan, pengairan, dan keterlibatan banyak kementerian/lembaga," tutup Charles.
Hingga kini, Pemprov Sumut masih terus memantau dinamika pasar dan berharap program intervensi pemerintah dapat menstabilkan harga beras dalam waktu dekat.*
(tm/a008)
JAKARTA Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan Tanah Air. adsensePenyanyi Raisa Andriana resmi mengajukan gugatan cerai terhadap
EntertainmentJAKARTA Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan kembali mendapat apresiasi nasional. adsenseDala
Seni dan BudayaLAMPUNG Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke74 Humas Polri, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung menyampaikan u
PemerintahanBOGOR Ahli pers nasional Drs. Rustam Fachri Mandayun menegaskan pentingnya Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi jurnalis di Indonesia, teru
PeristiwaBANDA ACEH PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah berhasil memborong empat penghargaan bergen
PemerintahanJAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Miny
EkonomiBINTAN Sebuah kapal kayu tanpa nama dilaporkan terbakar hebat di perairan Tanjung Sauh, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), pada Ka
PeristiwaJAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan skema insentif pajak baru yang ditujukan untuk mendukung
EkonomiJAKARTA Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha M. Rachbini, menilai proyek Kereta Cepat Jaka
EkonomiACEH Tim gabungan Bea Cukai Aceh berhasil menggagalkan penyelundupan 3,87 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Aceh Utara
Hukum dan Kriminal