
Jual iPhone? Pastikan Find My iPhone Sudah Dimatikan dengan Cara Ini
JAKARTA Apple menghadirkan fitur Find My sebagai alat penting untuk melindungi perangkat iOS pengguna, terutama ketika ponsel hilang ata
Sains & TeknologiMEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak awal tahun 2025.
Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya stok gabah di sejumlah kilang padi yang menjadi sumber utama pasokan beras di Sumut.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumut, Charles TH Situmorang, menyampaikan bahwa saat ini harga beras medium di pasaran rata-rata mencapai Rp 14.233 per kilogram.
Angka tersebut naik 1,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan telah melampaui HET beras medium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 13.100 per kg.
"Sejak awal tahun, harga beras di Sumut memang sudah berada di atas HET. Kami terus melakukan pemantauan secara rutin di 63 pasar di Sumut untuk mengawal kestabilan harga," ujar Charles, Senin (7/7/2025).
Lebih lanjut, Charles menjelaskan bahwa saat ini stok gabah di kilang padi semakin menipis, seiring sebagian besar daerah di Sumut memasuki masa tanam baru pada bulan Juni.
Akibatnya, pasokan gabah menjadi terbatas dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat penggilingan.
"Stok gabah di kilang padi seperti di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun sudah berkurang. Harga gabah di kilang saat ini berkisar antara Rp 7.800 hingga Rp 8.000 per kg," ungkapnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut menyatakan akan berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mempercepat pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga beras di pasar.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Melalui program SPHP, diharapkan gabah yang sudah diserap dapat segera digiling dan didistribusikan ke masyarakat," jelas Charles.
Selain itu, Charles menekankan pentingnya pendistribusian beras SPHP agar benar-benar tepat sasaran.
Monitoring terhadap penyaluran dan stok akan terus dilakukan, termasuk memantau harga gabah dan beras di seluruh wilayah Sumatera Utara.
"Penentuan HET sendiri merupakan hasil kajian menyeluruh dari berbagai sektor, termasuk data produksi, potensi lahan, pengairan, dan keterlibatan banyak kementerian/lembaga," tutup Charles.
Hingga kini, Pemprov Sumut masih terus memantau dinamika pasar dan berharap program intervensi pemerintah dapat menstabilkan harga beras dalam waktu dekat.*
(tm/a008)
JAKARTA Apple menghadirkan fitur Find My sebagai alat penting untuk melindungi perangkat iOS pengguna, terutama ketika ponsel hilang ata
Sains & TeknologiJAKARTA Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tim untuk dikiri
EkonomiJAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dukungan penuh atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yan
PemerintahanMEDAN Dugaan pengkondisian proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) kembali menge
Hukum dan KriminalMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan
Pertanian AgribisnisBATU BARA Kegiatan Batu Bara Bertanjak Jilid 6 yang seharusnya menjadi ajang pelestarian budaya Melayu, kini tengah diterpa isu miring di
Seni dan BudayaJAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incen
EkonomiJAKARTA ASUS kembali menegaskan dominasinya di pasar handheld PC gaming melalui peluncuran ROG Xbox Ally X, sebuah perangkat yang hadir s
Sains & TeknologiJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus dengan memeriksa lebih dari
Hukum dan Kriminal