Harga Beras di Sumut Tembus di Atas HET Sejak Awal 2025, Pemprov Ungkap Penyebabnya

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengakui bahwa harga beras di wilayahnya telah melampaui batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak awal tahun 2025.

Kondisi ini dipicu oleh berkurangnya stok gabah di sejumlah kilang padi yang menjadi sumber utama pasokan beras di Sumut.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumut, Charles TH Situmorang, menyampaikan bahwa saat ini harga beras medium di pasaran rata-rata mencapai Rp 14.233 per kilogram.

Angka tersebut naik 1,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan telah melampaui HET beras medium yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 13.100 per kg.

"Sejak awal tahun, harga beras di Sumut memang sudah berada di atas HET. Kami terus melakukan pemantauan secara rutin di 63 pasar di Sumut untuk mengawal kestabilan harga," ujar Charles, Senin (7/7/2025).

Lebih lanjut, Charles menjelaskan bahwa saat ini stok gabah di kilang padi semakin menipis, seiring sebagian besar daerah di Sumut memasuki masa tanam baru pada bulan Juni.

Akibatnya, pasokan gabah menjadi terbatas dan berdampak pada kenaikan harga di tingkat penggilingan.

"Stok gabah di kilang padi seperti di Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun sudah berkurang. Harga gabah di kilang saat ini berkisar antara Rp 7.800 hingga Rp 8.000 per kg," ungkapnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut menyatakan akan berkoordinasi dengan Perum Bulog guna mempercepat pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Program ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga beras di pasar.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Melalui program SPHP, diharapkan gabah yang sudah diserap dapat segera digiling dan didistribusikan ke masyarakat," jelas Charles.

Selain itu, Charles menekankan pentingnya pendistribusian beras SPHP agar benar-benar tepat sasaran.

Monitoring terhadap penyaluran dan stok akan terus dilakukan, termasuk memantau harga gabah dan beras di seluruh wilayah Sumatera Utara.

"Penentuan HET sendiri merupakan hasil kajian menyeluruh dari berbagai sektor, termasuk data produksi, potensi lahan, pengairan, dan keterlibatan banyak kementerian/lembaga," tutup Charles.

Hingga kini, Pemprov Sumut masih terus memantau dinamika pasar dan berharap program intervensi pemerintah dapat menstabilkan harga beras dalam waktu dekat.*

(tm/a008)