MK Tolak Permohonan Hasto Kristiyanto Soal Pasal Obstruction of Justice UU Tipikor
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN – Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Forkopimda menggelar operasi pasar LPG 3 Kg bersubsidi di dua kecamatan, Padangsidimpuan Utara dan Batunadua, Selasa (8/7/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons atas kelangkaan gas melon yang kian meresahkan masyarakat.
Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, Harry Pahlevi Harahap, menyebut operasi pasar ini merupakan hasil kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga.
Dalam kegiatan tersebut, LPG 3 Kg dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 17.000, dan hanya dapat dibeli dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga sebagai bukti kelayakan.
"Langkah ini kami lakukan untuk membantu masyarakat menghadapi kelangkaan gas. Ke depan, kami akan mengontrol distribusi gas subsidi agar tepat sasaran," ujar Harry Pahlevi melalui akun resmi Diskominfo Padangsidimpuan.
Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna yang turut hadir, menegaskan bahwa pihaknya akan turut mengawasi proses distribusi gas bersama Pemko dan Forkopimda. Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan gas LPG 3 Kg melalui Call Center 110.
Namun, pelaksanaan operasi pasar ini menuai kritik dari sejumlah pihak. Aktivis dan pegiat media sosial, Sopian Aliakbar Lubis, S.Pd, menilai bahwa langkah ini hanya bersifat sementara dan simbolik, tidak menyentuh akar permasalahan.
"Operasi pasar itu bagus, tapi hanya solusi darurat. Faktanya, kelangkaan gas bukan hanya karena kurang pasokan, tapi karena distribusi yang bocor dan pengawasan yang lemah," ungkapnya, Rabu (9/7/2025).
Sopian menyebut, operasi pasar hanya ramai saat pejabat turun, tapi masyarakat tetap kesulitan di hari-hari biasa. "Gas murah muncul saat acara, hilang saat rakyat butuh. Kalau tanpa pengawasan berkelanjutan, hasilnya nol besar."
Lebih lanjut, ia menyarankan tiga langkah nyata yang harus dilakukan Pemko:
Perketat pengawasan terhadap pangkalan dan agen setiap hari, bukan hanya saat acara.
Transparansikan kuota dan distribusi gas LPG agar tidak dimanipulasi.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait uji materi Pasal 21 U
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Zulham Effendy, mengungkapkan bahwa tig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administratif dan teknis guna mendukung rencan
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, mewakili Wali Kota Binjai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dala
NASIONAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kunjungan kerja Tim Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna memimpin apel pencanangan pembangunan Zona Integrita
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di ber
PEMERINTAHAN